Farhan Minta Maaf soal Kemacetan BRT Bandung, Proyek Ditargetkan Rampung 2027

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan akibat pengerjaan proyek **Bus Rapid Transit (BRT)**. Ia memastikan pembangunan transportasi massal tersebut terus dikawal hingga tuntas dan memberikan manfaat bagi warga.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan BRT, terutama kemacetan di sejumlah titik. Persoalan tersebut telah terdeteksi sejak pertengahan Agustus dan kini ditangani bersama pihak terkait.

“Saya dapat laporan tertulis. Keluhan-keluhan macet ini memang sudah kita deteksi sejak 14 Agustus yang lalu. Ada berbagai alasan dari kontraktor, tetapi buat saya itu bukan alasan. Yang paling penting adalah bagaimana BRT ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi warga Bandung,” ujar Farhan saat ditemui seusai kegiatan Bandung Great Sale 2026 di Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Farhan mengakui persepsi masyarakat terhadap proyek BRT saat ini masih cenderung negatif. Karena itu, ia berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan agar sistem transportasi tersebut nantinya mampu meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Bandung.

“Sekarang terus terang, mohon maaf pisan, BRT ini masih dipersepsikan sangat negatif di mata warga Bandung. Untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama memastikan proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi seluruh warga Kota Bandung,” katanya.

Farhan menjelaskan, Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah melakukan pembenahan di sejumlah titik, baik pada jalur trotoar maupun median jalan yang menjadi bagian dari koridor BRT.

Pekerjaan tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan. Meski demikian, Farhan memastikan pengerjaan dilakukan dengan cepat, rapi, dan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

“Saya mohon maaf sekali karena menimbulkan kemacetan, tetapi saya akan pastikan pengerjaannya cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan,” tuturnya.

Menurut Farhan, pembangunan sistem BRT secara menyeluruh ditargetkan selesai pada 2027. Setelah konstruksi rampung, layanan BRT diharapkan dapat beroperasi penuh tanpa pekerjaan tambahan yang mengganggu lalu lintas.

Farhan menjelaskan, koridor utama BRT akan melintasi sejumlah kawasan strategis, mulai dari Alun-alun Bandung menuju Jalan Sudirman, Rajawali, kawasan Stasiun Bandung, Otista, Tegalega, hingga kembali ke pusat kota.

Koridor lainnya akan menghubungkan kawasan Alun-alun, Banceuy, Ahmad Yani, Kiaracondong, Jalan Jakarta, Simpang Lima, Asia Afrika, dan kembali ke Alun-alun Bandung.

Di sejumlah ruas tersebut nantinya akan diterapkan jalur khusus atau dedicated lane yang dilengkapi separator. Jalur tersebut ditujukan untuk memberikan prioritas bagi armada BRT.

Farhan juga mengajak masyarakat dan media massa ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan BRT. Setiap keluhan atau persoalan yang ditemukan dapat segera dilaporkan melalui layanan darurat 112 maupun media sosial pemerintah.

“Kalau ada kemacetan atau hal-hal yang tidak memuaskan, laporkan segera. Boleh ke 112, boleh melalui media sosial. Teman-teman wartawan juga silahkan mengawasi. Kami membutuhkan bantuan masyarakat untuk memastikan pembangunan BRT ini memberikan manfaat untuk semua orang,” katanya.

Lebih jauh, Farhan mengungkapkan pembangunan BRT merupakan bagian dari visi jangka panjang pengembangan transportasi massal di Kota Bandung.

Setelah sistem BRT berjalan optimal, Pemkot Bandung memiliki cita-cita mengembangkan moda transportasi berbasis rel ringan atau Light Rail Transit (LRT).

“Karena ada mimpi berikutnya, yaitu LRT. Tapi itu nanti. Yang sekarang kita fokus memastikan BRT berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Bandung Great Sale 2026 Resmi Dibuka, Ada Promo dan Diskon hingga 80 Persen

BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membuka Bandung Great Sale (BGS) 2026 di kawasan Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Berbeda dengan pelaksanaan dua tahun sebelumnya yang digelar di pusat perbelanjaan modern, Bandung Great Sale 2026 hadir di kawasan bersejarah yang memadukan bangunan heritage dengan kreativitas pelaku usaha dan komunitas Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemilihan Laswi Heritage menjadi simbol kolaborasi antara warisan masa lalu dengan kreativitas masa kini yang menjadi karakter khas Kota Bandung.

“Pagi ini kita resmikan Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Laswi Heritage yang merupakan properti milik KAI. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung dan area heritage yang digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa,” ujar Farhan.

Farhan menyebut, kawasan tersebut pernah menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif pada 2017. Setelah hampir satu dekade, Laswi Heritage berkembang menjadi ruang publik yang semakin hidup dan relevan bagi perkembangan industri kreatif.

“Ini karakteristik Kota Bandung yang menunjukkan peninggalan masa lalu bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini. Ini keren pisan,” katanya.

Menurut Farhan, Laswi Heritage tepat dijadikan ruang untuk memamerkan kreativitas Kota Bandung. Kreativitas yang ditampilkan pun semakin beragam, tidak hanya fesyen dan kuliner, tetapi juga melibatkan komunitas hingga modifikasi otomotif.

“Sekarang kita masih bisa bikin event bahkan lebih dahsyat lagi. Kreativitasnya sudah macam-macam, tidak hanya fesyen dan kuliner, tapi juga sudah mulai masuk ke modifikasi otomotif dan komunitas,” ungkapnya.

Farhan juga mengajak masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai selama Bandung Great Sale 2026. Sistem pembayaran digital melalui QRIS yang didukung Bank bjb tersedia secara luas untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengunjung maupun pelaku usaha.

Menurut Farhan, Bandung Great Sale menjadi bagian dari strategi memperkuat citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja dengan keunikan tersendiri.

“Kita harus secara konsisten menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bandung adalah kota tujuan belanja yang punya nilai tambah. Nilai tambahnya adalah komunitas dan kreativitas,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat branding Kota Bandung sebagai destinasi belanja yang menyenangkan.

“Ini bagian dari upaya memastikan Kota Bandung terdengar di mana-mana dengan branding sebagai kota tujuan belanja paling menyenangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, Bandung Great Sale 2026 menjadi puncak rangkaian Bulan Belanja Bandung yang telah dimulai melalui Pasar Kreatif Bandung pada 8 Juni hingga 9 Agustus 2026.

“Ini merupakan rangkaian dari Bulan Belanja Bandung. Puncaknya adalah Bandung Great Sale dan di Laswi Heritage ada 171 pelaku usaha yang terdiri dari sektor fesyen, kuliner, kerajinan, termasuk komunitas,” ujar Ronny.

Sebanyak 171 pelaku usaha terlibat dalam Bandung Great Sale 2026. Seluruh peserta telah melalui proses kurasi untuk memastikan produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan Kota Bandung sekaligus menarik wisatawan dan masyarakat.

Ronny mengatakan, penyelenggaraan Bandung Great Sale ditujukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekaligus mendorong kunjungan wisata belanja ke Kota Bandung.

“Target utamanya tentu meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Bandung serta kunjungan wisata dan belanja ke Kota Bandung. Targetnya tentunya lebih besar daripada tahun kemarin,” katanya.

Berbagai dukungan disiapkan untuk meningkatkan kunjungan ke Bandung Great Sale 2026. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KCIC memberikan potongan harga perjalanan menuju Bandung.

Gojek juga menghadirkan program promosi bagi pengguna layanan transportasi daring.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoperasikan 12 unit Bus Bandros yang akan singgah di Laswi Heritage. Pengunjung yang menggunakan Bus Bandros menuju lokasi acara mendapatkan diskon hingga 50 persen.

“Semua dukungan yang diberikan ini untuk meningkatkan kenyamanan dan kunjungan masyarakat ke Bandung Great Sale,” ujar Ronny.

Bandung Great Sale 2026 berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Pengunjung dapat menikmati berbagai promo dan diskon dari sektor ritel, restoran, kafe hingga hotel.

Sejumlah tenant bahkan menawarkan potongan harga hingga 80 persen selama pelaksanaan Bandung Great Sale.

Panitia juga menyiapkan program flash sale sebagai daya tarik tambahan. Flash sale digelar pada pukul 19.00 WIB selama 21 menit 6 detik, menyesuaikan momentum Hari Jadi ke-216 Kota Bandung.

Satpol PP Kota Bandung Tindak 145 Pelanggaran Perda, Denda Capai Rp176,6 Juta

BANDUNG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mencatat sebanyak 145 kali penindakan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Dari rangkaian penindakan tersebut, total denda yang terkumpul mencapai Rp176,6 juta. Rinciannya, Rp113 juta denda administrasi masuk ke kas daerah melalui APBD Kota Bandung, sementara Rp63,6 juta pidana denda masuk ke kas negara melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menyampaikan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Perda dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di Kota Bandung.

“Total penindakan pelanggaran Perda periode Januari sampai Juli 2026 sebanyak 145 kali penindakan atau pemeriksaan dengan pemasukan ke kas keuangan,” kata Bambang dalam keterangan resminya, Jumat 21 Agustus 2026.

Ia menyebut, dari total penindakan tersebut, denda administrasi yang masuk ke kas daerah mencapai Rp113 juta. Sementara pidana denda melalui proses sidang tipiring mencapai Rp63,6 juta dan masuk ke kas negara.

“Total denda administrasi masuk ke kas daerah sebesar Rp113 juta dan pidana denda masuk ke kas negara melalui sidang tipiring sebesar Rp63,6 juta,” ujarnya.

Dengan demikian, total denda yang dihasilkan dari penindakan pelanggaran Perda selama tujuh bulan mencapai Rp176,6 juta.

Penindakan Satpol PP mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin, penebangan pohon tanpa izin, pelanggaran PKL, perizinan usaha dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum hingga pengrusakan trotoar.

Untuk pelanggaran minuman beralkohol tanpa izin, Satpol PP mencatat 37 pelanggar dengan barang bukti sebanyak 7.217 botol minuman beralkohol. Dari penindakan tersebut, pidana denda yang terkumpul mencapai Rp37 juta.

Selain itu, terdapat 7 pelanggar penebangan pohon tanpa izin. Lima pelanggar dikenakan sanksi administrasi sedangkan dua lainnya menjalani sidang tipiring.

Total denda administrasi dari kasus penebangan pohon tersebut mencapai Rp100 juta, ditambah pidana denda sebesar Rp15,5 juta.

Selain itu, Satpol PP juga menindak 37 pelanggar PKL. Dari jumlah tersebut, empat pelanggar dikenakan sanksi administrasi sedangkan 33 lainnya menjalani sidang tipiring. Denda administrasi yang dikenakan mencapai Rp4 juta, sementara pidana denda mencapai Rp6,1 juta.

Sedangkan untuk pelanggaran terkait perizinan usaha dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum, Satpol PP mencatat terdapat 62 lokasi pelanggar.

Dari jumlah tersebut, delapan pelanggar dikenakan denda administrasi dengan total Rp4 juta, sedangkan pidana denda mencapai Rp6,1 juta.

Sementara itu, satu pelanggar terkait pengrusakan trotoar dikenakan denda administrasi sebesar Rp4 juta.

Satpol PP juga mencatat satu pelanggar terkait kasus asusila yang diajukan untuk menjalani proses sidang tipiring.

Selain penindakan pelanggaran Perda yang menghasilkan denda, Satpol PP Kota Bandung juga melakukan penertiban bangunan liar dan PKL. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 664 bangunan liar dan PKL ditertibkan di sembilan lokasi.

Penertiban dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Jalan Pandan Wangi, Jalan KH Dahlan, Jalan Burangrang, Jalan Macan, Jalan Babakan Tarogong, Cicadas, Jalan Gatot Subroto, Sungai Cikakak, Jalan Pasir Koja, Jalan Banten serta kawasan Jalan Dipatiukur dan Jalan Singa Perbangsa.

Penertiban juga menyasar reklame. Selama Januari hingga Juli 2026, Satpol PP mencatat 918 kegiatan penertiban reklame insidentil. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 2.225 reklame ditertibkan.

Sedangkan untuk reklame bando, sebanyak 19 reklame telah diturunkan dari total 66 reklame bando yang terdata di Kota Bandung. Sedangkan, sebanyak 47 reklame bando lainnya akan didata untuk selanjutnya ditertibkan dan disegel sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Satpol PP Kota Bandung juga bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung dalam penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sebanyak 127 kegiatan penertiban PPKS dilakukan sepanjang periode tersebut dengan total 477 orang PPKS terjaring. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Upaya menjaga ketertiban Kota Bandung juga diperkuat melalui patroli rutin. Satpol PP menjalankan sejumlah program patroli, di antaranya Jawara Sakti, Ujang Baron, Mojang, Tonsus Pagi, Tonsus Siang hingga Tonsus PRC.

Patroli tersebut menyasar berbagai wilayah, ruang publik, kawasan wisata, jalur protokol serta titik-titik keramaian di Kota Bandung.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan penegakan ketertiban di Kota Bandung tidak hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan tetapi juga melalui sanksi administrasi maupun proses hukum bagi pelanggar.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Kota Bandung mencatat 145 kali penindakan dan pemeriksaan pelanggaran Perda dengan total denda Rp176,6 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp113 juta merupakan denda administrasi yang masuk ke kas daerah, sedangkan Rp63,6 juta merupakan pidana denda yang masuk ke kas negara melalui sidang tipiring.

TPSOS Gedebage Jadi Pilot Project, Bandung Bidik Pengolahan 300 Ton Sampah per Hari

BANDUNG, Kilas Media -  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di Tempat Pengolahan Sampah Organik dan Sirkular (TPSOS) Gedebage. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Pengembangan fasilitas ini dilakukan melalui kolaborasi Pemkot Bandung dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara ketiga pihak di Balai Kota Bandung, Jumat (21/8/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut menjadi salah satu langkah cepat Pemkot Bandung dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi.

“Di hari Jumat siang ini telah ada kesepakatan bersama, komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi. Dalam hal ini kami akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, fasilitas tersebut akan dibangun di kawasan Gedebage. Pemkot Bandung bersama pihak terkait sebelumnya telah melakukan survei lokasi dan menilai kawasan tersebut memungkinkan dikembangkan sebagai fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari.

Farhan mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut penting karena Kota Bandung selama ini masih bergantung pada tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terus terang Kota Bandung itu satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka,” katanya.

Menurut Farhan, pembangunan fasilitas Legok Nangka masih membutuhkan waktu. Karena itu, Kota Bandung perlu menyiapkan solusi pengelolaan sampah sembari menunggu fasilitas tersebut beroperasi.

“Waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah. Sambil menunggu tiga tahun Legok Nangka jadi, kalian bisa bikin apa? Nah, ini salah satu terobosan yang kami lakukan,” ujarnya.

Farhan menargetkan pembangunan dan persiapan fasilitas TPSOS Gedebage dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Pemkot Bandung juga akan menyiapkan aspek administrasi dan penganggaran, termasuk finalisasi perubahan anggaran 2026 serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2027.

Farhan berharap fasilitas tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, teknologi yang disiapkan mengusung konsep pengolahan sampah secara terdesentralisasi.

Dengan konsep tersebut, sampah tidak seluruhnya harus dibawa ke TPA, tetapi dapat diolah di wilayah masing-masing.

“Ini adalah solusi yang kita sebut desentralisasi. Artinya tidak perlu dibawa ke TPA, tempat penimbunan akhir, tapi kita selesaikan di regional masing-masing,” kata Sigit.

Ia menjelaskan, teknologi tersebut akan mengolah sampah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF), yakni material dengan nilai kalor tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan industri, seperti kilang, pabrik, maupun boiler.

Menurut Sigit, konsep tersebut tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sektor industri.

Dari sisi lingkungan, teknologi yang dipilih juga harus memenuhi standar agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

“Kita pastikan teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang ter-contained dan ter-capture sehingga tidak ada bau yang mengganggu lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Sementara dari sisi investasi, Sigit mengatakan nilai pembangunan fasilitas berkapasitas 300 ton per hari masih dalam tahap penghitungan finansial.

Berdasarkan proses benchmarking, kebutuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Sigit menyebut fasilitas di Gedebage akan menjadi tahap awal atau pilot project. Jika berhasil, konsep serupa dapat dikembangkan di lokasi lain, termasuk sejumlah Sub Wilayah Kota (SWK) di Bandung dan daerah lainnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari dukungan perguruan tinggi dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah di berbagai daerah.

Menurut Brian, perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk menemukan pendekatan teknologi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dari perguruan-perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendukung percepatan penyelesaian sampah yang ada di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Brian.

Ia menjelaskan, teknologi yang dikembangkan menggunakan pendekatan berbeda untuk sampah organik dan nonorganik. Sampah organik dapat diolah, antara lain, dengan pemanfaatan maggot, sedangkan material tertentu dapat diproses menjadi SRF.

Kajian tersebut juga memperkaya teknologi yang telah dikembangkan di sejumlah negara, termasuk Turki, untuk mendapatkan teknologi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung.

Brian berharap TPSOS Gedebage dapat menjadi contoh pengelolaan sampah terdesentralisasi yang bisa direplikasi di wilayah lain.

“Ini tahap awal, sebagai pilot project. Kalau ini bisa berhasil, kita berharap setiap SWK juga bisa dilakukan pembangunannya sehingga penyelesaian sampah di Kota Bandung ini harapannya bisa diselesaikan dan akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain,” katanya.

Kolaborasi Pemkot Bandung, Kemdiktisaintek, Danantara, dan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi.

Dengan kapasitas awal hingga 300 ton sampah per hari, TPSOS Gedebage diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi di Kota Bandung dan dapat mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

OJK: Bandung Bisa Jadi Contoh Nasional Perangi Rentenir dan Perkuat UMKM

BANDUNG, Kilas Media -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menilai Kota Bandung layak menjadi role model nasional dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus upaya memerangi praktik rentenir.

Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, Bandung menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan pemberantasan praktik pinjaman informal berbunga tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, regulator, perbankan, dan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Darwisman dalam kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).

Darwisman mengapresiasi konsistensi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam mendorong penguatan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan masyarakat dari jeratan rentenir.

“Role model-nya adalah Pak Farhan. Tahun lalu beliau meraih penghargaan nasional Financial Literacy Award dari OJK melalui program Kampung Bersih Rentenir dan Satgas Anti Rentenir,” ujar Darwisman.

Menurutnya, pengalaman Kota Bandung menunjukkan pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan akses modal. Penguatan harus dibarengi peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, akses pasar, dan ekosistem pendukung.

Darwisman mengatakan OJK akan terus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami manfaat serta menggunakan layanan keuangan formal.

“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Manfaatkan fasilitas pembiayaan resmi yang lebih murah, lebih aman, dan lebih terukur,” katanya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung terus mendorong pelaku UMKM mengakses pembiayaan formal agar tidak bergantung pada pinjaman dengan bunga tinggi.

Menurut Farhan, kolaborasi dengan Bank bjb menjadi salah satu upaya menyediakan pilihan pembiayaan yang legal dan sehat bagi pelaku usaha.

“Kita ingin para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Karena itu kita hadirkan kolaborasi dengan Bank bjb agar mereka memiliki pilihan pembiayaan yang sehat dan legal,” ujar Farhan.

Selain akses pembiayaan, Farhan menekankan pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha.

Sejumlah dokumen dan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat halal, hingga izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu diperhatikan agar usaha semakin mudah berkembang dan memperoleh akses pembiayaan formal.

Dengan penguatan literasi keuangan, legalitas usaha, akses pembiayaan, serta pendampingan, Pemkot Bandung berharap UMKM dapat tumbuh lebih sehat, naik kelas, dan semakin mampu membuka lapangan kerja.

Investor Day 2026, Farhan Bidik Investasi Rp11 Triliun dan Tawarkan PBB Rp1

BANDUNG, Kilas Media - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menawarkan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya Rp1 bagi investor yang bersedia menghidupkan kembali bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, insentif tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung menarik investasi sekaligus menjaga keberadaan bangunan bersejarah.

Kebijakan itu ditawarkan dalam gelaran Investor Day 2026 di Hotel Grandia Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung membuka peluang investasi seluas-luasnya seiring semakin kuatnya konektivitas kota serta berkembangnya berbagai sektor strategis.

“Pada kesempatan sekarang kita membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali,” ujar Farhan.

Menurutnya, kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara, penataan pasar tradisional, serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan menjadi sejumlah peluang investasi yang dapat dikembangkan.

Farhan mengatakan, insentif PBB Rp1 diberikan untuk gedung yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemkot Bandung.

Insentif tersebut diharapkan mendorong investor menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya.

“Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali,” katanya.

Farhan menilai sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi salah satu peluang investasi terbesar di Kota Bandung. Masuknya investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Selain sektor tersebut, Pemkot Bandung mulai membidik pendidikan tinggi sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi kota.

Menurut Farhan, banyaknya perguruan tinggi berkualitas di Bandung dapat menjadi daya tarik bagi talenta dari luar daerah untuk menempuh pendidikan.

“Dengan jumlah perguruan tinggi berkualitas yang banyak di Kota Bandung kami ingin mengundang talenta-talenta terbaik di luar Kota Bandung untuk berkuliah di Kota Bandung,” ujarnya.

Pemkot Bandung menargetkan realisasi investasi mencapai Rp11 triliun sepanjang 2026. Farhan optimistis target tersebut dapat tercapai karena realisasi investasi hingga semester pertama telah menembus lebih dari Rp6 triliun.

“Target sebetulnya Rp11 triliun, tapi insyaallah bisa tercapai karena di semester satu saja sudah tercapai lebih dari Rp6 triliun,” katanya.

Dalam jangka panjang, Farhan juga ingin menjadikan Bandung sebagai technology hub. Untuk mendukung visi tersebut, ia mendorong penguatan sektor finansial agar Bandung dapat berkembang sebagai financial hub.

Farhan bahkan mendorong Bandung masuk dalam pengembangan kawasan pusat keuangan dan investasi nasional.

“Bandung itu pas banget kalau dijadikan sebagai PFI (Pusat Finansial Indonesia),” ujarnya.

Farhan mengatakan, Bandung memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan industri berbasis teknologi, termasuk peluang pembangunan data center.

Kondisi geografis Bandung yang relatif sejuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi operasional pusat data.

Ia juga melihat peluang pembangunan data center secara vertikal di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Dukungan energi untuk kebutuhan industri tersebut diharapkan semakin kuat dengan rencana suplai listrik dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka dalam beberapa tahun mendatang.

“Bandung sudah sangat siap untuk menjadi salah satu PFI,” tuturnya.