Disnaker Bandung Pastikan Virtual Job Fair Digelar Rutin Setiap Bulan

BANDUNG, Kilas Media - Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung memastikan penyelenggaraan Virtual Job Fair tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan menjadi agenda rutin setiap bulan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Program perdana yang digelar pada Selasa (30/6/2026) menghadirkan 2.595 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan yang dapat diakses melalui aplikasi New BIMMA.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar setiap lowongan yang tersedia di perusahaan dapat segera terisi oleh tenaga kerja asal Kota Bandung.

"Melalui Virtual Job Fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandung," ujar Yayan, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar peserta mendapatkan pengalaman yang nyaman saat mengikuti proses rekrutmen secara daring.

"Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya.

Menurutnya, penyelenggaraan rutin akan dilakukan dalam skala regional, nasional hingga internasional sehingga peluang kerja masyarakat semakin terbuka.

Selain memperluas kesempatan kerja, sistem virtual dinilai lebih efektif karena proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Disnaker berharap masyarakat memanfaatkan program ini dengan menyiapkan dokumen dan melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA sebelum mengikuti seleksi.

Kasus Percobaan Bunuh Diri Terjadi Hampir Setiap Pekan, Pemkot Bandung Perkuat Layanan Kesehatan Mental

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan kesehatan mental melalui peluncuran program Bandung Utama Bagja Sararea (Bangbara) di Kecamatan Ujungberung. Program ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental semakin mendesak. Salah satu indikatornya adalah tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung.

“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap minggu terjadi. Ini menjadi indikasi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi alasan pentingnya memperkuat layanan pendampingan psikologis di tingkat kewilayahan.

Farhan juga menyoroti hasil program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan puluhan ribu pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat keparahan yang beragam.

“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, ditemukan puluhan ribu anak-anak SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan hingga depresi berat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung meluncurkan Bangbara yang menyediakan layanan konseling psikologis bagi masyarakat. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Melalui layanan tersebut, warga yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, maupun masalah keluarga dapat memperoleh pendampingan dari tenaga profesional.

Ke depan, layanan kesehatan mental ini akan diperkuat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), jaringan puskesmas, kader Posyandu, serta pengurus RW agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar warga mengetahui keberadaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya ketika membutuhkan.

Dengan hadirnya Bangbara, Pemkot Bandung berharap penanganan persoalan kesehatan mental dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko masalah yang lebih serius dapat diminimalkan.

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Bandung Masih Miliki 699 Hektare Sawah Aktif, Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Apresiasi Petani

BANDUNG – Di tengah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektare lahan sawah aktif yang menjadi penopang produksi pangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para petani yang terus mempertahankan aktivitas pertanian di wilayah perkotaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandung memperingati Hari Krida Pertanian ke-54 dengan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani serta kelompok tani dari 30 kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan tema “Petani Keren, Petani Hebat” dipilih untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, para petani Kota Bandung tidak hanya berkontribusi melalui produksi padi, tetapi juga sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan yang terus berkembang.

“Petani sawah masih ada dan tetap produktif. Selain itu ada petani hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun yang paling dominan memang petani padi dan sayuran,” ujarnya saat peringatan Hari Krida Pertanian, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, DKPP Kota Bandung juga menampilkan berbagai produk unggulan hasil kelompok tani, program Buruan Sae, serta produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain penghargaan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pengembangan program Buruan Sae yang kini telah melibatkan sekitar 555 kelompok di Kota Bandung.

Sementara itu, sektor pertanian konvensional di Kota Bandung saat ini didukung oleh sekitar 45 kelompok tani aktif. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.

Gin Gin berharap momentum Hari Krida Pertanian dapat memperkuat semangat para petani sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perkotaan.

“Pemerintah akan terus mendukung para petani melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, dan bantuan agar sektor pertanian Kota Bandung tetap tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.

Bandung Zoo Punya Pengelola Baru, Pemkot Bandung Siapkan Perizinan dan Transisi Operasional

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses lelang pengelolaan Bandung Zoo telah rampung. PT Fauna Land Ancol ditetapkan sebagai pemenang lelang dan saat ini memasuki tahap pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan dalam beberapa hari ke depan berbagai poin kerja sama akan dibahas secara intensif sebelum memasuki tahapan administrasi dan legalitas berikutnya.

“Setelah saya berbicara dengan Menteri Kehutanan dan bersepakat atas keputusan panitia lelang, tahap berikutnya adalah penyusunan kembali nota kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan, serta antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Fauna Land sebagai pemenang lelang,” ujar Farhan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, kesepakatan tersebut akan mengatur pembagian tanggung jawab antara Pemkot Bandung dan pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi.

Meski pemenang lelang telah ditetapkan, Bandung Zoo belum bisa langsung beroperasi di bawah pengelolaan baru. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, salah satunya pengajuan izin operasional sebagai Lembaga Konservasi Berbadan Hukum kepada Kementerian Kehutanan.

Selain itu, PT Fauna Land Ancol juga wajib mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan Pemkot Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Proses perizinan ini cukup panjang. Selama proses berlangsung, kami masih akan mengkaji berbagai kemungkinan, apakah kebun binatang tetap harus ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap,” kata Farhan.

Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan juga akan melakukan inventarisasi terhadap satwa yang berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit koleksi satwa tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah pusat guna memastikan seluruh satwa terdata dan terkelola dengan baik.

Terkait terpilihnya PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang, Farhan menegaskan proses penilaian dilakukan sepenuhnya oleh panitia lelang secara terbuka dan transparan.

“Kalau melihat dokumen yang terbuka, skornya memang yang paling tinggi. Prosesnya lelang terbuka dan seluruh peserta hadir serta menandatangani berita acara,” ujarnya.

Dalam masa transisi pengelolaan, Pemkot Bandung juga memastikan hak-hak karyawan Bandung Zoo tetap terlindungi. Farhan menyebut gaji karyawan hingga akhir Juni 2026 masih akan dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah yang tersedia.

“Insyaallah sampai akhir bulan Juni gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai anggaran yang kita miliki,” katanya.

Selain itu, keberlanjutan tenaga kerja menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola baru. Pemkot Bandung menegaskan aspek kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam proses transisi tersebut.

Dalam skema kerja sama yang disiapkan, PT Fauna Land Ancol diwajibkan memberikan kontribusi tetap kepada Pemkot Bandung sebesar Rp4,3 miliar per tahun. Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan bagi hasil keuntungan sebesar 11 persen.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mendukung pengelolaan Bandung Zoo yang lebih profesional, modern, dan berkelanjutan.

Terkait rencana renovasi dan pengembangan kawasan sebelum kembali dibuka untuk masyarakat, Farhan mengaku masih menunggu finalisasi pembahasan bersama pihak pengelola baru.

Meski belum membeberkan konsep secara rinci, ia mengisyaratkan adanya sejumlah inovasi yang akan dihadirkan untuk meningkatkan daya tarik Bandung Zoo sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi di Kota Bandung.

“Kalau melihat konsepnya memang ada inovasi. Tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dulu. Kita selesaikan dulu seluruh administrasinya supaya semuanya jelas,” pungkas Farhan.

Gerak Cepat Tindak Aduan Warga, Satpol PP Kota Bandung Segel Empat Kios Miras Ilegal

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan menindak sejumlah kios yang diduga menjual minuman keras (miras) ilegal.

Dalam operasi mendadak yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, petugas menyegel empat kios serta menyita berbagai jenis minuman beralkohol berkadar tinggi yang diduga diperjualbelikan tanpa izin.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung.

“Kami sudah beberapa hari ini menerima pengaduan masyarakat terkait keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di kawasan Leuwi Panjang, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya,” ujar Bambang saat memimpin operasi penertiban di kawasan Leuwipanjang, Kamis (11/6/2026).

Sebelum menyasar kawasan Leuwipanjang, Satpol PP terlebih dahulu melakukan penindakan terhadap sebuah kios di Jalan Moch Toha. Namun, dua kios lainnya yang juga diduga menjual minuman keras tidak dapat diperiksa karena telah tutup saat petugas tiba di lokasi.

Saat melakukan pemeriksaan di kawasan Leuwi Panjang, petugas menemukan tiga kios yang masih beroperasi dan diduga menjual minuman keras. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan langsung melakukan penyegelan.

Menurut Bambang, operasi dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan efektivitas penindakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“Kami sengaja melakukan tindakan secara dadakan sebagai tindak lanjut pengaduan warga. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungannya,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran terkait penjualan minuman keras, Satpol PP juga menemukan indikasi persoalan perizinan bangunan yang akan ditelusuri lebih lanjut. Seluruh temuan dalam operasi tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

Bambang menegaskan, para pemilik kios yang telah disegel akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Saya berharap kepada para penjual minuman keras, sudahlah. Mari kita dukung program pemerintah kota. Bandung adalah kota yang agamis dan masyarakat ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, terutama untuk generasi muda,” ujarnya.

Menurut Bambang, peredaran minuman keras murah seperti ciu dan minuman sejenis lainnya berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan masyarakat. Karena itu, Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung.

“Penertiban seperti ini akan terus kami lakukan secara bertahap karena minuman seperti ciu dan sejenisnya dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat Kota Bandung,” tuturnya.

Farhan: MC Harus Punya Karakter dan Kejujuran, Jangan Jadi Tiruan Orang Lain

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa karakter dan kejujuran menjadi modal utama bagi seorang Master of Ceremony (MC) untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia komunikasi yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MC.BDG periode 2026–2029 dan perayaan Hari Jadi ke-9 Komunitas MC.BDG bertajuk “Nawawarna: Satu Panggung, Sejuta Cerita” di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, seorang pembawa acara memiliki peran penting dalam menentukan ritme dan keberhasilan sebuah kegiatan meski tidak menjadi pusat perhatian utama.

“Siapa pun yang tampil di atas panggung tidak akan mulai berbicara sebelum dipersilakan oleh MC. Di situlah peran penting seorang pembawa acara, yaitu mengatur irama dan alur sebuah kegiatan,” ujarnya.

Farhan mengibaratkan profesi MC seperti air minum yang sering dianggap biasa ketika ada, tetapi akan sangat terasa ketika tidak tersedia.

Ia juga mengingatkan para MC agar tidak terjebak menjadi imitasi figur yang sudah terkenal. Menurutnya, setiap pembawa acara harus berani membangun identitas dan karakter yang unik.

“Kalau ada MC yang hebat, jangan berpikir untuk menjadi seperti dia. Karena kalau saya punya anggaran, saya akan langsung mengundang yang asli, bukan yang mirip,” katanya.

Farhan menilai perkembangan dunia digital telah mengubah standar komunikasi publik. Jika dahulu kualitas suara dan penampilan menjadi faktor utama, kini audiens lebih menghargai kejujuran dan ekspresi yang autentik.

“Sekarang yang dicari publik adalah kejujuran. Ekspresi yang tidak dibuat-buat. Orang ingin melihat sosok yang berbicara seperti dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karakter tidak bisa dibentuk secara instan. Seorang MC harus terus belajar, mencoba hal baru, dan mengasah kemampuan untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dari orang lain.

Menutup sambutannya, Farhan mengajak para anggota MC.BDG untuk terus meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai sarana pengembangan profesi.

“Artificial Intelligence harus dimanfaatkan dengan baik. Jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas,” pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkot Bandung Andalkan Data Akurat untuk Perkuat UMKM

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menaruh harapan besar pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah awal, hampir 2.000 calon petugas sensus mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujarnya.

Menurut Erwin, para petugas sensus memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Selain pelaku usaha konvensional, pendataan juga mencakup berbagai profesi baru yang muncul akibat transformasi digital seperti penjual daring, kreator konten, hingga pelaku usaha berbasis platform digital.

Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk rencana Pemkot Bandung memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan.

“Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha,” kata Erwin.

Dengan dukungan teknologi digital, sistem pemantauan real-time, dan ribuan petugas yang telah disiapkan, Kota Bandung optimistis mampu menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Dinkes Bandung Perluas Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas, Warga Diminta Manfaatkan Konseling Sejak Dini

BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan psikolog klinis di 12 puskesmas. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan tersebut sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi lebih serius.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTKJ) Dinkes Kota Bandung, Girindra Warhana mengatakan, layanan psikolog klinis merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat memanfaatkan layanan ini sejak dini, bukan menunggu sampai mengalami masalah kesehatan mental yang berat,” ujar Girindra dalam Talkshow Sonata bersama PR FM, Selasa (9/6/2026).

Saat ini, dari total 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah menyediakan layanan psikolog klinis. Keberadaannya dipetakan untuk menjangkau berbagai wilayah sehingga dapat menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi masyarakat sekitar.

Adapun puskesmas yang telah memiliki layanan psikolog klinis yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Ibrahim Adjie, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, Puter, Padasuka, Sukarasa, Pasirkaliki, Salam, dan Cipadung.

Girindra menegaskan, warga Kota Bandung tetap dapat mengakses layanan tersebut meskipun berdomisili di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis.

Menurutnya, Dinkes Kota Bandung akan terus melakukan evaluasi dan berupaya memperluas cakupan layanan psikolog klinis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar layanan ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya.

Keberadaan psikolog klinis di puskesmas juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari tiga prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kesehatan mental, yakni kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental berbasis kewilayahan, dan layanan psikolog klinis di puskesmas.

Ekonomi Kota Bandung Tumbuh 5,76 Persen, Farhan Dorong Koperasi Jadi Motor Pemerataan Kesejahteraan

BANDUNG – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,76 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,29 persen. Di tengah capaian tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri pengangkatan sumpah dan janji pengurus serta pengawas Koperasi Konsumen Mitra KPKB periode 2026–2031 di Aula Igun Sarbini Gedung KPKB Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).

Menurut Farhan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat Kota Bandung terus menguat. Namun, kondisi tersebut juga diikuti oleh tekanan inflasi yang perlu diantisipasi.

“Berita baiknya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,76 persen. Namun yang perlu diwaspadai adalah inflasi yang saat ini mencapai 0,3 persen per bulan. Jika dihitung tahunan, angkanya sudah di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan seperti cabai yang sempat mencapai Rp120 ribu per kilogram. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memilih produk berkualitas turut memengaruhi dinamika pasar.

Farhan menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi koperasi untuk memperluas usaha dengan menyediakan produk berkualitas yang sesuai kebutuhan masyarakat kelas menengah.

“Konsumsi masyarakat Bandung sedang tinggi. Ini peluang bagi koperasi untuk menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang pantas, bukan sekadar murah,” katanya.

Ia juga mendorong Koperasi Konsumen Mitra KPKB yang memiliki sekitar 4.500 anggota agar mampu menangkap peluang pasar melalui diversifikasi usaha dan inovasi layanan.

Selain sektor konsumsi, Farhan melihat tren investasi masyarakat mulai bergeser ke instrumen yang lebih aman, salah satunya emas. Karena itu, ia mendorong koperasi menjalin kerja sama dengan Pegadaian untuk menghadirkan layanan tabungan emas bagi anggota.

Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan.

“Kita harus memastikan anggota yang pendapatannya belum tinggi juga mendapatkan manfaat yang sama. Koperasi harus menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan di Kota Bandung,” tegasnya.

Farhan juga berpesan kepada pengurus dan pengawas koperasi yang baru dikukuhkan agar mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan organisasi.

“Integritas, integritas, dan integritas. Itu yang harus dijaga agar manfaat koperasi dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Bulan Belanja Bandung 2026 Resmi Dimulai, Pemkot Bidik Penguatan Ekonomi dan Pariwisata

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung resmi memulai rangkaian Bulan Belanja Bandung (BBB) 2026 melalui pembukaan Pasar Kreatif Bandung di Paris Van Java Mall, Senin (8/6/2026). Program tahunan ini menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja dan ekonomi kreatif.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Bulan Belanja Bandung merupakan agenda jangka panjang yang dirancang untuk menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini adalah upaya berbulan-bulan yang kita siapkan. Dari Juni kita gelar berbagai festival belanja. Pasar Kreatif ini menjadi salah satu puncak awalnya,” ujar Farhan.

Menurutnya, momentum kebangkitan sektor pariwisata harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih dengan rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung.

Farhan menegaskan, selain infrastruktur yang disiapkan pemerintah, pengalaman berbelanja yang menarik juga menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan.

“Wisatawan yang datang ke Bandung jangan pulang dengan tangan kosong. Infrastruktur itu tugas pemerintah, tetapi pengalaman belanja menjadi tanggung jawab pelaku usaha,” katanya.

Selain mendorong konsumsi masyarakat, Bulan Belanja Bandung juga diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global.

Rangkaian kegiatan BBB 2026 berlangsung hingga Agustus mendatang dan mencakup berbagai festival belanja, promosi produk lokal, hingga program diskon yang melibatkan pusat perbelanjaan dan pelaku usaha di Kota Bandung.

Lima Paket Overlay Jalan di Bandung Rampung 100 Persen, Beautifikasi Kota Terus Dikebut

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mencatat kemajuan signifikan dalam program beautifikasi 17 ruas jalan koridor wisata. Selain penataan trotoar, proyek overlay jalan yang menjadi bagian penting dari peningkatan infrastruktur telah menunjukkan hasil positif.

Dari 10 paket pekerjaan overlay jalan yang dikerjakan sepanjang 2026, sebanyak lima paket telah selesai 100 persen.

Kelima paket tersebut meliputi ruas Jalan Astanaanyar–Panjunan, Jalan L.L.R.E. Martadinata (Jalan Riau), Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Lengkong Besar–Lengkong Kecil, serta Jalan Stasiun Timur–Perintis Kemerdekaan.

Secara keseluruhan, kelima ruas tersebut mencakup panjang penanganan lebih dari 4 kilometer dengan luas pekerjaan sekitar 43 ribu meter persegi.

Sementara itu, pekerjaan overlay pada koridor Jalan Merdeka, Braga, dan Wastukancana telah mencapai progres 85,73 persen. Sedangkan paket Jalan Tamansari dan Sulanjana berada pada angka 58,04 persen.

Untuk ruas Jalan Aceh dan Jalan Menado, progres pekerjaan telah mencapai 50,16 persen. Adapun Jalan Sunda berada pada angka 44,52 persen.

Sementara paket Jalan Sukaraja, Sukaraja II, Dakota, dan Gunung Batu masih memasuki tahap awal pelaksanaan dengan progres sekitar 0,7 persen.

Secara total, program overlay jalan dalam beautifikasi Kota Bandung mencakup panjang penanganan sekitar 10,24 kilometer dengan luas pekerjaan lebih dari 119 ribu meter persegi.

Pemkot Bandung menargetkan program ini mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperkuat kawasan wisata perkotaan, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, nyaman, dan estetis bagi masyarakat maupun wisatawan.

Farhan: Pengamanan Bandung Dilakukan Berlapis, Forkopimda Perkuat Siskamling dan Patroli Terpadu

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta patroli terpadu.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa menjaga keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Patroli sebenarnya sudah berjalan. Yang ingin kami pastikan adalah masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah Kota Bandung bersama Forkopimda, baik kepolisian maupun TNI, termasuk dukungan dari Denpom dan Brimob, terus berkolaborasi menjaga keamanan Kota Bandung,” kata Farhan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Kejahatan Jalanan, Senin (8/6/2026).

Menurut Farhan, pengamanan dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat lingkungan hingga kota. Di tingkat kewilayahan, penguatan dilakukan melalui siskamling yang melibatkan masyarakat serta koordinasi Satpol PP kecamatan dengan Polsek dan Koramil.

“Dari sisi kewilayahan, kita terus mengembangkan siskamling. Koordinator Satpol PP di setiap kecamatan juga aktif berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut lebih menitikberatkan pada langkah preventif untuk mencegah potensi meningkatnya kejahatan jalanan.

Menurutnya, kondisi keamanan Kota Bandung saat ini masih relatif aman dan terkendali. Namun, upaya pencegahan tetap perlu diperkuat melalui sinergi yang lebih erat antarinstansi.

“Ini sifatnya preventif. Kita ingin memastikan Kota Bandung tetap kondusif, aman, dan nyaman baik bagi warga Kota Bandung maupun masyarakat yang datang dari luar daerah,” kata Dedi.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, Kota Bandung diharapkan tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif untuk beraktivitas maupun berwisata.

Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Bisa Diselesaikan di Satu Tempat

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan menghadirkan Desk Layanan Terpadu Terintegrasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 guna mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi selama proses penerimaan siswa baru.

Layanan tersebut menjadi solusi satu pintu bagi calon peserta didik dan orang tua yang mengalami kendala, mulai dari masalah data kependudukan hingga konsultasi terkait jalur penerimaan sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto, mengatakan saat ini SPMB Kota Bandung telah memasuki tahap pendaftaran pertama yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026 untuk jalur afirmasi dan prestasi.

“Pada tahap ini, pendaftaran dibuka untuk jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu dan jalur prestasi. Yang paling penting, masyarakat harus sudah mengikuti tahap pendataan dan mengunggah seluruh persyaratan,” ujar Edy, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, layanan terpadu tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial Kota Bandung.

Melalui layanan ini, masyarakat yang mengalami masalah pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, maupun verifikasi data bantuan sosial dapat langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus berpindah lokasi.

“Misalnya KK rusak atau perlu diperbarui, akta kelahiran belum dibuat, atau ada perubahan data keluarga, bisa langsung ke meja Disdukcapil. Begitu juga masyarakat yang membutuhkan verifikasi data bantuan sosial dapat langsung dilayani oleh Dinas Sosial,” jelasnya.

Selain layanan administrasi, petugas juga memberikan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga strategi pendaftaran sesuai kondisi masing-masing calon siswa.

Layanan terpadu ini telah dibuka sejak masa pendataan pada 11 Mei 2026 dan akan beroperasi hingga 28 Juni 2026 atau sampai seluruh tahapan pendaftaran selesai.

Pemkot Bandung berharap keberadaan layanan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta memastikan seluruh proses SPMB berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

SPMB Kota Bandung 2026 Dibuka, Simak Kuota dan Persyaratan Jalur Afirmasi serta Prestasi

BANDUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandung resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD dan SMP melalui jalur Afirmasi dan Prestasi mulai 8 hingga 12 Juni 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan jalur Afirmasi dan Prestasi menjadi fokus pada tahap pertama pelaksanaan SPMB tahun ini.

Untuk jalur Afirmasi, total kuota yang disediakan mencapai 15 persen untuk jenjang SD dan 30 persen untuk SMP. Kuota tersebut mencakup jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) serta Murid Berkebutuhan Khusus (MBK).

Persyaratan jalur afirmasi antara lain calon peserta didik merupakan warga Kota Bandung dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5. Sementara bagi murid berkebutuhan khusus wajib melampirkan rekomendasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sedangkan jalur Prestasi memiliki total kuota 25 persen yang terdiri atas prestasi akademik sebesar 15 persen dan prestasi nonakademik sebesar 10 persen.

Untuk jalur prestasi akademik, calon peserta didik harus melampirkan nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 semester pertama, surat keterangan peringkat, serta sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sementara jalur prestasi nonakademik diperuntukkan bagi siswa yang memiliki sertifikat atau piagam kejuaraan minimal tingkat kota yang diterbitkan pada periode 1 Juli 2023 hingga 30 April 2026.

Asep menjelaskan, peserta yang tidak lolos melalui jalur prestasi masih dapat mengikuti pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili dengan syarat Kartu Keluarga (KK) telah terbit minimal satu tahun.

Selain itu, peserta jalur afirmasi yang belum diterima pada pilihan sekolah pertama juga masih memiliki kesempatan mengikuti pemenuhan kuota afirmasi di sekolah lain yang masih tersedia.

“Khusus peserta RMP, kami pastikan tetap dapat melanjutkan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegas Asep.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu. Seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satpol PP Bandung Gandeng OPD, BIN, TNI dan Polri Perkuat Data Penegakan Perda

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung memperkuat sinergi lintas instansi untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis kewenangan masing-masing instansi.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan data yang valid menjadi fondasi penting dalam setiap langkah penegakan hukum daerah, mulai dari proses pemetaan masalah hingga pelaksanaan penertiban di lapangan.

Karena itu, Satpol PP melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri untuk memperkuat kualitas data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan.

"Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya," ujar Bambang dalam Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Kamis (4/6/2026).

Menurut Bambang, sejumlah persoalan strategis seperti reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum, hingga berbagai persoalan kewilayahan membutuhkan dukungan data sektoral yang lengkap agar penanganannya lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan, data yang akurat juga menjadi kebutuhan penting dalam penyusunan laporan dan penyampaian informasi kepada pimpinan daerah maupun DPRD.

"Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD," katanya.

Melalui penguatan basis data dan koordinasi lintas sektor, Satpol PP berharap pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bulan Belanja Bandung 2026 Siap Tarik Wisatawan, Bandung Great Sale Digelar di Laswi Heritage

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Bulan Belanja Bandung (BBB) 2026 sebagai strategi memperkuat posisi Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja, kuliner, dan ekonomi kreatif nasional.

Program yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pusat perbelanjaan, pelaku usaha, UMKM, komunitas kreatif, hingga sektor pariwisata.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, mengatakan penyelenggaraan BBB tahun ini dirancang lebih luas dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita targetkan kunjungan wisata meningkat, terutama dari luar kota. Bandung harus jadi tujuan utama untuk belanja, kuliner, dan fesyen,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan Pasar Kreatif Bandung pada 8 Juni hingga 2 Agustus 2026 yang melibatkan ratusan UMKM. Setelah itu, masyarakat dapat menikmati berbagai program promosi dalam Indonesia Shopping Festival (ISF) dan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI).

Puncak kegiatan akan berlangsung melalui Bandung Great Sale pada 21–23 Agustus 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan kali ini dipusatkan di kawasan Laswi Heritage sebagai ruang terbuka yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan dan masyarakat.

Menurut Ronny, konsep tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman wisata belanja yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan destinasi baru di Kota Bandung.

Ia menegaskan, keberhasilan Bulan Belanja Bandung tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan melalui semangat kolaborasi.

“Tidak ada kompetisi, yang ada kolaborasi. Kita ingin semua stakeholder terlibat agar dampaknya lebih luas,” katanya.

Melalui rangkaian BBB 2026, Kota Bandung diharapkan semakin dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif, fesyen, kuliner, dan destinasi wisata belanja unggulan di Indonesia.

Pasar Kreatif Bandung 2026 Hadir di 8 Mal, Jadi Etalase Produk Unggulan UMKM

BANDUNG – Sebanyak 339 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026 yang digelar di delapan pusat perbelanjaan di Kota Bandung mulai 8 Juni hingga 2 Agustus 2026.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung sekaligus wadah promosi produk-produk unggulan daerah.

Delapan pusat perbelanjaan yang menjadi lokasi penyelenggaraan yakni Paris Van Java, Cihampelas Walk, Paskal 23, Trans Studio Mall, Kings Shopping Center, Summarecon Mall Bandung, Festival Citylink, dan Botanika.

Menurut Ronny, keberadaan UMKM di pusat perbelanjaan memberikan peluang besar untuk meningkatkan eksposur produk sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.

“Ketika mereka masuk ke mal, exposure-nya berbeda. Ini akan membantu meningkatkan citra dan daya saing produk mereka,” katanya.

Selain menjadi sarana promosi, Pasar Kreatif Bandung juga membuka peluang jejaring bisnis baru bagi para pelaku usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan UMKM dengan calon pembeli, mitra usaha, hingga investor potensial.

Produk yang dipamerkan mencakup berbagai sektor unggulan Kota Bandung, seperti fesyen, kriya, kerajinan tangan, hingga kuliner kreatif.

Pembukaan Pasar Kreatif Bandung 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni mendatang di Paris Van Java dan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Ronny mengajak masyarakat untuk datang dan mendukung produk-produk lokal yang ditampilkan selama penyelenggaraan acara.

“Ayo kunjungi Pasar Kreatif Bandung mulai 8 Juni. Dukung UMKM kita agar semakin maju dan berkembang,” pungkasnya.

Farhan Soroti SDM dan Keamanan Data sebagai Tantangan Implementasi AI di Bandung

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM), perlindungan data pribadi, serta kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi Data dan Statistik) yang digelar di Kota Bandung, Kamis (4/6/2026).

Menurut Farhan, perkembangan teknologi AI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.

Salah satunya adalah kesiapan SDM. Ia menilai pemanfaatan AI membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang memadai agar teknologi tersebut dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal.

Selain itu, Farhan juga menyoroti pentingnya aspek keamanan dan etika digital. Menurutnya, kemampuan AI dalam mengolah data harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat.

“Jangan sampai perlindungan data pribadi diabaikan sehingga data masyarakat bisa dikuasai, disimpan dan diolah dengan cara yang salah,” ujarnya.

Farhan juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi AI tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, masyarakat, hingga pemerintah pusat untuk membangun ekosistem AI yang sehat dan berkelanjutan.

Meski teknologi berkembang semakin canggih, Farhan mengingatkan bahwa AI tetap memiliki keterbatasan dalam aspek kemanusiaan.

“AI tidak bisa menggantikan rasa empati. Sentuhan kemanusiaan tetap menjadi hal yang sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan dan terbuka terhadap inovasi demi mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Farhan Pastikan Stabilitas Pemerintahan dan Program Prioritas Bandung Tetap Berjalan

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan stabilitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tetap terjaga dan seluruh program prioritas berjalan sebagaimana mestinya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penghentian proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung.

Farhan menegaskan, Pemkot Bandung menghormati keputusan aparat penegak hukum serta berkomitmen menjaga kondusivitas pemerintahan.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan, pembangunan tidak terganggu dan berbagai persoalan kota dapat ditangani secara optimal,” kata Farhan pada Rabu 3 Juni 2026.

Menurutnya, Kota Bandung saat ini membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, Pemkot Bandung akan terus memperkuat koordinasi, menjaga profesionalisme aparatur dan memastikan agenda pembangunan tetap berjalan efektif demi kepentingan masyarakat.