Farhan Minta Maaf soal Kemacetan BRT Bandung, Proyek Ditargetkan Rampung 2027

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan akibat pengerjaan proyek **Bus Rapid Transit (BRT)**. Ia memastikan pembangunan transportasi massal tersebut terus dikawal hingga tuntas dan memberikan manfaat bagi warga.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan BRT, terutama kemacetan di sejumlah titik. Persoalan tersebut telah terdeteksi sejak pertengahan Agustus dan kini ditangani bersama pihak terkait.

“Saya dapat laporan tertulis. Keluhan-keluhan macet ini memang sudah kita deteksi sejak 14 Agustus yang lalu. Ada berbagai alasan dari kontraktor, tetapi buat saya itu bukan alasan. Yang paling penting adalah bagaimana BRT ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi warga Bandung,” ujar Farhan saat ditemui seusai kegiatan Bandung Great Sale 2026 di Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Farhan mengakui persepsi masyarakat terhadap proyek BRT saat ini masih cenderung negatif. Karena itu, ia berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan agar sistem transportasi tersebut nantinya mampu meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Bandung.

“Sekarang terus terang, mohon maaf pisan, BRT ini masih dipersepsikan sangat negatif di mata warga Bandung. Untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama memastikan proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi seluruh warga Kota Bandung,” katanya.

Farhan menjelaskan, Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah melakukan pembenahan di sejumlah titik, baik pada jalur trotoar maupun median jalan yang menjadi bagian dari koridor BRT.

Pekerjaan tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan. Meski demikian, Farhan memastikan pengerjaan dilakukan dengan cepat, rapi, dan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

“Saya mohon maaf sekali karena menimbulkan kemacetan, tetapi saya akan pastikan pengerjaannya cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan,” tuturnya.

Menurut Farhan, pembangunan sistem BRT secara menyeluruh ditargetkan selesai pada 2027. Setelah konstruksi rampung, layanan BRT diharapkan dapat beroperasi penuh tanpa pekerjaan tambahan yang mengganggu lalu lintas.

Farhan menjelaskan, koridor utama BRT akan melintasi sejumlah kawasan strategis, mulai dari Alun-alun Bandung menuju Jalan Sudirman, Rajawali, kawasan Stasiun Bandung, Otista, Tegalega, hingga kembali ke pusat kota.

Koridor lainnya akan menghubungkan kawasan Alun-alun, Banceuy, Ahmad Yani, Kiaracondong, Jalan Jakarta, Simpang Lima, Asia Afrika, dan kembali ke Alun-alun Bandung.

Di sejumlah ruas tersebut nantinya akan diterapkan jalur khusus atau dedicated lane yang dilengkapi separator. Jalur tersebut ditujukan untuk memberikan prioritas bagi armada BRT.

Farhan juga mengajak masyarakat dan media massa ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan BRT. Setiap keluhan atau persoalan yang ditemukan dapat segera dilaporkan melalui layanan darurat 112 maupun media sosial pemerintah.

“Kalau ada kemacetan atau hal-hal yang tidak memuaskan, laporkan segera. Boleh ke 112, boleh melalui media sosial. Teman-teman wartawan juga silahkan mengawasi. Kami membutuhkan bantuan masyarakat untuk memastikan pembangunan BRT ini memberikan manfaat untuk semua orang,” katanya.

Lebih jauh, Farhan mengungkapkan pembangunan BRT merupakan bagian dari visi jangka panjang pengembangan transportasi massal di Kota Bandung.

Setelah sistem BRT berjalan optimal, Pemkot Bandung memiliki cita-cita mengembangkan moda transportasi berbasis rel ringan atau Light Rail Transit (LRT).

“Karena ada mimpi berikutnya, yaitu LRT. Tapi itu nanti. Yang sekarang kita fokus memastikan BRT berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Bandung Great Sale 2026 Resmi Dibuka, Ada Promo dan Diskon hingga 80 Persen

BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membuka Bandung Great Sale (BGS) 2026 di kawasan Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Berbeda dengan pelaksanaan dua tahun sebelumnya yang digelar di pusat perbelanjaan modern, Bandung Great Sale 2026 hadir di kawasan bersejarah yang memadukan bangunan heritage dengan kreativitas pelaku usaha dan komunitas Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemilihan Laswi Heritage menjadi simbol kolaborasi antara warisan masa lalu dengan kreativitas masa kini yang menjadi karakter khas Kota Bandung.

“Pagi ini kita resmikan Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Laswi Heritage yang merupakan properti milik KAI. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung dan area heritage yang digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa,” ujar Farhan.

Farhan menyebut, kawasan tersebut pernah menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif pada 2017. Setelah hampir satu dekade, Laswi Heritage berkembang menjadi ruang publik yang semakin hidup dan relevan bagi perkembangan industri kreatif.

“Ini karakteristik Kota Bandung yang menunjukkan peninggalan masa lalu bisa berkolaborasi dengan kreativitas masa kini. Ini keren pisan,” katanya.

Menurut Farhan, Laswi Heritage tepat dijadikan ruang untuk memamerkan kreativitas Kota Bandung. Kreativitas yang ditampilkan pun semakin beragam, tidak hanya fesyen dan kuliner, tetapi juga melibatkan komunitas hingga modifikasi otomotif.

“Sekarang kita masih bisa bikin event bahkan lebih dahsyat lagi. Kreativitasnya sudah macam-macam, tidak hanya fesyen dan kuliner, tapi juga sudah mulai masuk ke modifikasi otomotif dan komunitas,” ungkapnya.

Farhan juga mengajak masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai selama Bandung Great Sale 2026. Sistem pembayaran digital melalui QRIS yang didukung Bank bjb tersedia secara luas untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengunjung maupun pelaku usaha.

Menurut Farhan, Bandung Great Sale menjadi bagian dari strategi memperkuat citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja dengan keunikan tersendiri.

“Kita harus secara konsisten menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bandung adalah kota tujuan belanja yang punya nilai tambah. Nilai tambahnya adalah komunitas dan kreativitas,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat branding Kota Bandung sebagai destinasi belanja yang menyenangkan.

“Ini bagian dari upaya memastikan Kota Bandung terdengar di mana-mana dengan branding sebagai kota tujuan belanja paling menyenangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, Bandung Great Sale 2026 menjadi puncak rangkaian Bulan Belanja Bandung yang telah dimulai melalui Pasar Kreatif Bandung pada 8 Juni hingga 9 Agustus 2026.

“Ini merupakan rangkaian dari Bulan Belanja Bandung. Puncaknya adalah Bandung Great Sale dan di Laswi Heritage ada 171 pelaku usaha yang terdiri dari sektor fesyen, kuliner, kerajinan, termasuk komunitas,” ujar Ronny.

Sebanyak 171 pelaku usaha terlibat dalam Bandung Great Sale 2026. Seluruh peserta telah melalui proses kurasi untuk memastikan produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan Kota Bandung sekaligus menarik wisatawan dan masyarakat.

Ronny mengatakan, penyelenggaraan Bandung Great Sale ditujukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekaligus mendorong kunjungan wisata belanja ke Kota Bandung.

“Target utamanya tentu meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Bandung serta kunjungan wisata dan belanja ke Kota Bandung. Targetnya tentunya lebih besar daripada tahun kemarin,” katanya.

Berbagai dukungan disiapkan untuk meningkatkan kunjungan ke Bandung Great Sale 2026. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KCIC memberikan potongan harga perjalanan menuju Bandung.

Gojek juga menghadirkan program promosi bagi pengguna layanan transportasi daring.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoperasikan 12 unit Bus Bandros yang akan singgah di Laswi Heritage. Pengunjung yang menggunakan Bus Bandros menuju lokasi acara mendapatkan diskon hingga 50 persen.

“Semua dukungan yang diberikan ini untuk meningkatkan kenyamanan dan kunjungan masyarakat ke Bandung Great Sale,” ujar Ronny.

Bandung Great Sale 2026 berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Pengunjung dapat menikmati berbagai promo dan diskon dari sektor ritel, restoran, kafe hingga hotel.

Sejumlah tenant bahkan menawarkan potongan harga hingga 80 persen selama pelaksanaan Bandung Great Sale.

Panitia juga menyiapkan program flash sale sebagai daya tarik tambahan. Flash sale digelar pada pukul 19.00 WIB selama 21 menit 6 detik, menyesuaikan momentum Hari Jadi ke-216 Kota Bandung.

Satpol PP Kota Bandung Tindak 145 Pelanggaran Perda, Denda Capai Rp176,6 Juta

BANDUNG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mencatat sebanyak 145 kali penindakan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Dari rangkaian penindakan tersebut, total denda yang terkumpul mencapai Rp176,6 juta. Rinciannya, Rp113 juta denda administrasi masuk ke kas daerah melalui APBD Kota Bandung, sementara Rp63,6 juta pidana denda masuk ke kas negara melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menyampaikan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Perda dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di Kota Bandung.

“Total penindakan pelanggaran Perda periode Januari sampai Juli 2026 sebanyak 145 kali penindakan atau pemeriksaan dengan pemasukan ke kas keuangan,” kata Bambang dalam keterangan resminya, Jumat 21 Agustus 2026.

Ia menyebut, dari total penindakan tersebut, denda administrasi yang masuk ke kas daerah mencapai Rp113 juta. Sementara pidana denda melalui proses sidang tipiring mencapai Rp63,6 juta dan masuk ke kas negara.

“Total denda administrasi masuk ke kas daerah sebesar Rp113 juta dan pidana denda masuk ke kas negara melalui sidang tipiring sebesar Rp63,6 juta,” ujarnya.

Dengan demikian, total denda yang dihasilkan dari penindakan pelanggaran Perda selama tujuh bulan mencapai Rp176,6 juta.

Penindakan Satpol PP mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin, penebangan pohon tanpa izin, pelanggaran PKL, perizinan usaha dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum hingga pengrusakan trotoar.

Untuk pelanggaran minuman beralkohol tanpa izin, Satpol PP mencatat 37 pelanggar dengan barang bukti sebanyak 7.217 botol minuman beralkohol. Dari penindakan tersebut, pidana denda yang terkumpul mencapai Rp37 juta.

Selain itu, terdapat 7 pelanggar penebangan pohon tanpa izin. Lima pelanggar dikenakan sanksi administrasi sedangkan dua lainnya menjalani sidang tipiring.

Total denda administrasi dari kasus penebangan pohon tersebut mencapai Rp100 juta, ditambah pidana denda sebesar Rp15,5 juta.

Selain itu, Satpol PP juga menindak 37 pelanggar PKL. Dari jumlah tersebut, empat pelanggar dikenakan sanksi administrasi sedangkan 33 lainnya menjalani sidang tipiring. Denda administrasi yang dikenakan mencapai Rp4 juta, sementara pidana denda mencapai Rp6,1 juta.

Sedangkan untuk pelanggaran terkait perizinan usaha dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum, Satpol PP mencatat terdapat 62 lokasi pelanggar.

Dari jumlah tersebut, delapan pelanggar dikenakan denda administrasi dengan total Rp4 juta, sedangkan pidana denda mencapai Rp6,1 juta.

Sementara itu, satu pelanggar terkait pengrusakan trotoar dikenakan denda administrasi sebesar Rp4 juta.

Satpol PP juga mencatat satu pelanggar terkait kasus asusila yang diajukan untuk menjalani proses sidang tipiring.

Selain penindakan pelanggaran Perda yang menghasilkan denda, Satpol PP Kota Bandung juga melakukan penertiban bangunan liar dan PKL. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 664 bangunan liar dan PKL ditertibkan di sembilan lokasi.

Penertiban dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Jalan Pandan Wangi, Jalan KH Dahlan, Jalan Burangrang, Jalan Macan, Jalan Babakan Tarogong, Cicadas, Jalan Gatot Subroto, Sungai Cikakak, Jalan Pasir Koja, Jalan Banten serta kawasan Jalan Dipatiukur dan Jalan Singa Perbangsa.

Penertiban juga menyasar reklame. Selama Januari hingga Juli 2026, Satpol PP mencatat 918 kegiatan penertiban reklame insidentil. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 2.225 reklame ditertibkan.

Sedangkan untuk reklame bando, sebanyak 19 reklame telah diturunkan dari total 66 reklame bando yang terdata di Kota Bandung. Sedangkan, sebanyak 47 reklame bando lainnya akan didata untuk selanjutnya ditertibkan dan disegel sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Satpol PP Kota Bandung juga bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung dalam penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sebanyak 127 kegiatan penertiban PPKS dilakukan sepanjang periode tersebut dengan total 477 orang PPKS terjaring. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Upaya menjaga ketertiban Kota Bandung juga diperkuat melalui patroli rutin. Satpol PP menjalankan sejumlah program patroli, di antaranya Jawara Sakti, Ujang Baron, Mojang, Tonsus Pagi, Tonsus Siang hingga Tonsus PRC.

Patroli tersebut menyasar berbagai wilayah, ruang publik, kawasan wisata, jalur protokol serta titik-titik keramaian di Kota Bandung.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan penegakan ketertiban di Kota Bandung tidak hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan tetapi juga melalui sanksi administrasi maupun proses hukum bagi pelanggar.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Kota Bandung mencatat 145 kali penindakan dan pemeriksaan pelanggaran Perda dengan total denda Rp176,6 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp113 juta merupakan denda administrasi yang masuk ke kas daerah, sedangkan Rp63,6 juta merupakan pidana denda yang masuk ke kas negara melalui sidang tipiring.

TPSOS Gedebage Jadi Pilot Project, Bandung Bidik Pengolahan 300 Ton Sampah per Hari

BANDUNG, Kilas Media -  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di Tempat Pengolahan Sampah Organik dan Sirkular (TPSOS) Gedebage. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Pengembangan fasilitas ini dilakukan melalui kolaborasi Pemkot Bandung dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara ketiga pihak di Balai Kota Bandung, Jumat (21/8/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut menjadi salah satu langkah cepat Pemkot Bandung dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi.

“Di hari Jumat siang ini telah ada kesepakatan bersama, komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi. Dalam hal ini kami akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, fasilitas tersebut akan dibangun di kawasan Gedebage. Pemkot Bandung bersama pihak terkait sebelumnya telah melakukan survei lokasi dan menilai kawasan tersebut memungkinkan dikembangkan sebagai fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari.

Farhan mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut penting karena Kota Bandung selama ini masih bergantung pada tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terus terang Kota Bandung itu satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka,” katanya.

Menurut Farhan, pembangunan fasilitas Legok Nangka masih membutuhkan waktu. Karena itu, Kota Bandung perlu menyiapkan solusi pengelolaan sampah sembari menunggu fasilitas tersebut beroperasi.

“Waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah. Sambil menunggu tiga tahun Legok Nangka jadi, kalian bisa bikin apa? Nah, ini salah satu terobosan yang kami lakukan,” ujarnya.

Farhan menargetkan pembangunan dan persiapan fasilitas TPSOS Gedebage dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Pemkot Bandung juga akan menyiapkan aspek administrasi dan penganggaran, termasuk finalisasi perubahan anggaran 2026 serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2027.

Farhan berharap fasilitas tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, teknologi yang disiapkan mengusung konsep pengolahan sampah secara terdesentralisasi.

Dengan konsep tersebut, sampah tidak seluruhnya harus dibawa ke TPA, tetapi dapat diolah di wilayah masing-masing.

“Ini adalah solusi yang kita sebut desentralisasi. Artinya tidak perlu dibawa ke TPA, tempat penimbunan akhir, tapi kita selesaikan di regional masing-masing,” kata Sigit.

Ia menjelaskan, teknologi tersebut akan mengolah sampah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF), yakni material dengan nilai kalor tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan industri, seperti kilang, pabrik, maupun boiler.

Menurut Sigit, konsep tersebut tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sektor industri.

Dari sisi lingkungan, teknologi yang dipilih juga harus memenuhi standar agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

“Kita pastikan teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang ter-contained dan ter-capture sehingga tidak ada bau yang mengganggu lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Sementara dari sisi investasi, Sigit mengatakan nilai pembangunan fasilitas berkapasitas 300 ton per hari masih dalam tahap penghitungan finansial.

Berdasarkan proses benchmarking, kebutuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Sigit menyebut fasilitas di Gedebage akan menjadi tahap awal atau pilot project. Jika berhasil, konsep serupa dapat dikembangkan di lokasi lain, termasuk sejumlah Sub Wilayah Kota (SWK) di Bandung dan daerah lainnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari dukungan perguruan tinggi dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah di berbagai daerah.

Menurut Brian, perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk menemukan pendekatan teknologi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dari perguruan-perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendukung percepatan penyelesaian sampah yang ada di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Brian.

Ia menjelaskan, teknologi yang dikembangkan menggunakan pendekatan berbeda untuk sampah organik dan nonorganik. Sampah organik dapat diolah, antara lain, dengan pemanfaatan maggot, sedangkan material tertentu dapat diproses menjadi SRF.

Kajian tersebut juga memperkaya teknologi yang telah dikembangkan di sejumlah negara, termasuk Turki, untuk mendapatkan teknologi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung.

Brian berharap TPSOS Gedebage dapat menjadi contoh pengelolaan sampah terdesentralisasi yang bisa direplikasi di wilayah lain.

“Ini tahap awal, sebagai pilot project. Kalau ini bisa berhasil, kita berharap setiap SWK juga bisa dilakukan pembangunannya sehingga penyelesaian sampah di Kota Bandung ini harapannya bisa diselesaikan dan akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain,” katanya.

Kolaborasi Pemkot Bandung, Kemdiktisaintek, Danantara, dan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi.

Dengan kapasitas awal hingga 300 ton sampah per hari, TPSOS Gedebage diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi di Kota Bandung dan dapat mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

OJK: Bandung Bisa Jadi Contoh Nasional Perangi Rentenir dan Perkuat UMKM

BANDUNG, Kilas Media -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menilai Kota Bandung layak menjadi role model nasional dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus upaya memerangi praktik rentenir.

Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, Bandung menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan pemberantasan praktik pinjaman informal berbunga tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, regulator, perbankan, dan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Darwisman dalam kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).

Darwisman mengapresiasi konsistensi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam mendorong penguatan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan masyarakat dari jeratan rentenir.

“Role model-nya adalah Pak Farhan. Tahun lalu beliau meraih penghargaan nasional Financial Literacy Award dari OJK melalui program Kampung Bersih Rentenir dan Satgas Anti Rentenir,” ujar Darwisman.

Menurutnya, pengalaman Kota Bandung menunjukkan pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan akses modal. Penguatan harus dibarengi peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, akses pasar, dan ekosistem pendukung.

Darwisman mengatakan OJK akan terus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami manfaat serta menggunakan layanan keuangan formal.

“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Manfaatkan fasilitas pembiayaan resmi yang lebih murah, lebih aman, dan lebih terukur,” katanya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung terus mendorong pelaku UMKM mengakses pembiayaan formal agar tidak bergantung pada pinjaman dengan bunga tinggi.

Menurut Farhan, kolaborasi dengan Bank bjb menjadi salah satu upaya menyediakan pilihan pembiayaan yang legal dan sehat bagi pelaku usaha.

“Kita ingin para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Karena itu kita hadirkan kolaborasi dengan Bank bjb agar mereka memiliki pilihan pembiayaan yang sehat dan legal,” ujar Farhan.

Selain akses pembiayaan, Farhan menekankan pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha.

Sejumlah dokumen dan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat halal, hingga izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu diperhatikan agar usaha semakin mudah berkembang dan memperoleh akses pembiayaan formal.

Dengan penguatan literasi keuangan, legalitas usaha, akses pembiayaan, serta pendampingan, Pemkot Bandung berharap UMKM dapat tumbuh lebih sehat, naik kelas, dan semakin mampu membuka lapangan kerja.

Investor Day 2026, Farhan Bidik Investasi Rp11 Triliun dan Tawarkan PBB Rp1

BANDUNG, Kilas Media - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menawarkan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya Rp1 bagi investor yang bersedia menghidupkan kembali bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, insentif tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung menarik investasi sekaligus menjaga keberadaan bangunan bersejarah.

Kebijakan itu ditawarkan dalam gelaran Investor Day 2026 di Hotel Grandia Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung membuka peluang investasi seluas-luasnya seiring semakin kuatnya konektivitas kota serta berkembangnya berbagai sektor strategis.

“Pada kesempatan sekarang kita membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali,” ujar Farhan.

Menurutnya, kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara, penataan pasar tradisional, serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan menjadi sejumlah peluang investasi yang dapat dikembangkan.

Farhan mengatakan, insentif PBB Rp1 diberikan untuk gedung yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemkot Bandung.

Insentif tersebut diharapkan mendorong investor menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya.

“Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali,” katanya.

Farhan menilai sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi salah satu peluang investasi terbesar di Kota Bandung. Masuknya investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Selain sektor tersebut, Pemkot Bandung mulai membidik pendidikan tinggi sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi kota.

Menurut Farhan, banyaknya perguruan tinggi berkualitas di Bandung dapat menjadi daya tarik bagi talenta dari luar daerah untuk menempuh pendidikan.

“Dengan jumlah perguruan tinggi berkualitas yang banyak di Kota Bandung kami ingin mengundang talenta-talenta terbaik di luar Kota Bandung untuk berkuliah di Kota Bandung,” ujarnya.

Pemkot Bandung menargetkan realisasi investasi mencapai Rp11 triliun sepanjang 2026. Farhan optimistis target tersebut dapat tercapai karena realisasi investasi hingga semester pertama telah menembus lebih dari Rp6 triliun.

“Target sebetulnya Rp11 triliun, tapi insyaallah bisa tercapai karena di semester satu saja sudah tercapai lebih dari Rp6 triliun,” katanya.

Dalam jangka panjang, Farhan juga ingin menjadikan Bandung sebagai technology hub. Untuk mendukung visi tersebut, ia mendorong penguatan sektor finansial agar Bandung dapat berkembang sebagai financial hub.

Farhan bahkan mendorong Bandung masuk dalam pengembangan kawasan pusat keuangan dan investasi nasional.

“Bandung itu pas banget kalau dijadikan sebagai PFI (Pusat Finansial Indonesia),” ujarnya.

Farhan mengatakan, Bandung memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan industri berbasis teknologi, termasuk peluang pembangunan data center.

Kondisi geografis Bandung yang relatif sejuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi operasional pusat data.

Ia juga melihat peluang pembangunan data center secara vertikal di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Dukungan energi untuk kebutuhan industri tersebut diharapkan semakin kuat dengan rencana suplai listrik dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka dalam beberapa tahun mendatang.

“Bandung sudah sangat siap untuk menjadi salah satu PFI,” tuturnya.

Program Peka BPJS Ketenagakerjaan Dorong Ahli Waris Mandiri dan Produktif

BANDUNG, Kilas Media – Pemerintah Kota Bandung mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (Peka) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk mendorong penerima manfaat dan ahli waris mengelola santunan jaminan sosial secara produktif dan berkelanjutan.

Program bertajuk “Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan” tersebut digelar di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, jajaran pemerintah daerah, serta para penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut.

Menurutnya, jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ketika peserta mengalami risiko, tetapi juga perlu mendorong penerima manfaat agar mampu bangkit secara ekonomi.

“Jaminan sosial tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk produktif, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Iskandar saat membacakan sambutan Wali Kota Bandung.

Ia mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Melalui Program Peka, penerima santunan diarahkan mengembangkan potensi ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha.

“Pemerintah Kota Bandung tentu akan terus mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk tumbuh. Kita ingin masyarakat Bandung tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan yang aktif, produktif dan mandiri,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, santunan yang diterima ahli waris dapat dimanfaatkan sebagai modal awal untuk membangun usaha.

“Kami sangat apresiasi dan mendukung program ini sehingga kita berharap bisa menumbuhkan tenaga kerja mandiri baru, wirausaha baru yang akan menjadi sokoguru perekonomian bangsa,” ujar Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan kepada penerima manfaat.

Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan tenaga kerja mandiri dan pelatihan vokasi yang telah dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

Yassierli menyebut program tenaga kerja mandiri yang dijalankan kementeriannya mencakup pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan. Program tersebut diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program Peka lahir dari evaluasi terhadap pemanfaatan manfaat jaminan sosial yang diterima peserta maupun ahli waris.

Ia mencontohkan ahli waris yang menerima santunan sekitar Rp281 juta setelah suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengenai pentingnya pendampingan agar santunan dalam jumlah besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.

“Harapannya manfaat dan tabungan yang mereka terima jangan hanya menjadi konsumtif, tetapi benar-benar menjadi produktif dan insyaallah juga malah bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Saiful.

Program Peka menggunakan pendekatan pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Peserta mendapatkan pelatihan sesuai minat dan kebutuhan, kemudian memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha serta akses pembiayaan lanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong pemasaran produk peserta melalui ekosistem digital dan jaringan mitra.

Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga pendampingan agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Saiful mengatakan Program Peka telah dipilotkan sejak 4 Juli 2026. Program tersebut kini dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi pada 41 titik.

Hingga pelaksanaan kegiatan di Bandung, sebanyak 2.736 peserta telah mendapatkan pelatihan.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10 persen peserta yang mengikuti program sepanjang 2026 dapat mulai produktif dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kemandirian ekonomi penerima manfaat sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan peserta dan ahli waris BPJS Ketenagakerjaan.

Sukamiskin Bangun Ekosistem Pengelolaan Sampah, 70 Persen Timbulan Diolah di Tingkat Kelurahan

BANDUNG, Kilas Media – Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sistem tersebut dibangun dari tingkat rumah tangga hingga kelurahan dengan melibatkan RT, RW, dan berbagai unsur masyarakat.

Beragam metode pengolahan diterapkan, mulai dari pemilahan sampah di rumah, pengolahan sampah organik menggunakan maggot dan komposter, hingga pemanfaatan sampah nonorganik menjadi bahan bakar alternatif berupa briket.

Lurah Sukamiskin Sofian Ismail mengatakan, pengelolaan sampah dilakukan secara bertahap dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya.

Saat ini, sekitar 500 rumah tangga telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik, nonorganik, dan residu. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 rumah tangga mulai melakukan pemilahan dan pengolahan secara mandiri.

“Jadi kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk pemilahan sampah organik, nonorganik dan residu. Sekitar 500 rumah tangga sudah mendapatkan sosialisasi, dan sekitar 250 rumah tangga sudah mulai memilah dan mengolah,” ujar Sofian kepada Humas Kota Bandung.

Salah satu fasilitas yang dikembangkan adalah budidaya maggot untuk mengolah sampah organik. Saat ini, kapasitas pengolahannya mencapai sekitar 400-500 kilogram sampah per hari.

Kapasitas tersebut ditargetkan meningkat hingga satu ton per hari. Namun, Sofian menyebut kemampuan pengolahan maggot turut dipengaruhi kondisi lingkungan.

“Maggot kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 kilogram sehari. Targetnya satu ton, tetapi karena maggot merupakan makhluk hidup, tentu dipengaruhi suhu dan faktor lainnya,” katanya.

Pengolahan sampah organik juga didukung fasilitas komposter yang tersedia di setiap RW. Dari 17 RW di Sukamiskin, masing-masing memiliki sedikitnya dua unit tempat pengolahan berbasis komposter. Beberapa RW bahkan memiliki hingga lima unit.

Fasilitas tersebut memungkinkan sampah organik diolah langsung di lingkungan warga tanpa harus dibawa ke tempat pembuangan sementara (TPS).

Sofian menargetkan seluruh rumah tangga di Sukamiskin dapat memilah sampah dari sumbernya.

“Target kita 100 persen melakukan pemilahan dari sumber. Minimal 50 persen rumah tangga sudah memilah dan mengolah sampah sendiri di rumah,” ujarnya.

Sukamiskin juga mengembangkan pengolahan sampah nonorganik melalui metode peyeumisasi sampah. Saat ini tersedia enam unit mesin yang digunakan untuk mengolah sampah nonorganik menjadi briket.

Proses pengolahan diawali dengan memasukkan sampah nonorganik ke wadah pengolahan. Sampah kemudian ditumpuk secara bertahap dengan ketebalan sekitar 20 sentimeter dan diberikan bioaktivator hingga ketinggian tumpukan mencapai sekitar 1,2 meter.

Setelah dikeringkan selama sedikitnya tujuh hari, sampah digiling melalui beberapa tahap. Material kemudian dicampur dengan bahan perekat berupa tepung kanji sebelum dicetak menjadi briket.

“Setelah kering, sampah digiling. Ada mesin penggiling kasar, penggiling halus, kemudian dicampur dengan kanji supaya ketika dicetak bisa menyatu dan tidak mudah pecah,” jelas Sofian.

Jika seluruh fasilitas beroperasi optimal, kapasitas pengolahan sampah non organik tersebut diproyeksikan mencapai enam ton per hari.

Pengembangan produksi briket juga akan diperluas ke tingkat RW. RW 13 telah menyiapkan lahan sekitar 200 meter persegi untuk produksi, penjemuran, dan penyimpanan.

Briket yang dihasilkan nantinya akan dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, termasuk pabrik semen, pabrik genteng di Majalengka, dan industri tekstil.

Kelurahan Sukamiskin juga disiapkan menjadi laboratorium pengelolaan sampah. Tempat tersebut nantinya dapat menjadi lokasi pembelajaran bagi komunitas, RT, RW, lembaga swadaya masyarakat, maupun daerah lain yang ingin melakukan studi tiru.

“Kelurahan ini kita targetkan menjadi laboratorium pengelolaan sampah. Kita sudah menyiapkan tempat di lantai dua dengan kapasitas sekitar 20 orang untuk menerima tamu dan melakukan ekspos,” kata Sofian.

Selain pengolahan melalui maggot, komposter, dan peyeumisasi, Sukamiskin bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan teknologi plasma dingin untuk mengolah sampah non organik.

Fasilitas plasma dingin sebelumnya mampu mengolah sekitar 1,5 ton sampah nonorganik per hari. Namun, mesin tersebut saat ini mengalami kendala dan masih menunggu komponen pengganti dari luar negeri.

Sofian berharap fasilitas tersebut dapat kembali beroperasi sehingga kapasitas pengolahan sampah di Sukamiskin semakin meningkat.

Timbulan sampah di Kelurahan Sukamiskin saat ini diperkirakan mencapai 4-6 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen masih dibawa ke TPS, sementara sekitar 70 persen diarahkan untuk diolah melalui berbagai fasilitas yang tersedia.

Pengelolaan dari sumber juga diperkuat melalui Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah). Sebanyak 17 petugas, masing-masing satu orang di setiap RW, membantu proses pengambilan dan pemilahan sampah.

“Kalau petugas Gaslah sekarang sekitar 17 orang, satu RW satu. Mereka memilah organik. Target dari DLH sekitar 25 kilogram sehari, dan itu sudah terlampaui. Ada yang 60 kilogram bahkan lebih dari 100 kilogram,” tutur Sofian.

Sampah yang dikumpulkan dari rumah warga dibawa ke titik Gaslah untuk dipilah. Sampah organik kemudian diarahkan ke fasilitas komposter atau maggot, sedangkan sampah non organik masuk ke proses pengolahan berikutnya.

Pengelolaan sampah di Sukamiskin tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sampah organik yang diolah melalui maggot menghasilkan kasgot atau bekas media maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk tersebut digunakan untuk mendukung kebun pangan di lingkungan kelurahan.

Berbagai tanaman seperti bayam, pakcoy, kangkung, dan ubi ungu dibudidayakan serta dipanen secara berkala.

Ekosistem tersebut juga terhubung dengan peternakan ayam petelur. Saat ini, produksi telur mencapai sekitar 60-90 butir per hari.

Telur tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, balita, serta warga dengan berat badan kurang.

“Telur yang dihasilkan sekitar 60 sampai 90 butir sehari. Itu dibagikan untuk ibu hamil dan balita, terutama yang kurus atau berat badannya kurang,” kata Sofian.

Rangkaian pengelolaan tersebut kemudian terintegrasi dalam Sirkulir Program Karasa (Sirkuler Bandung Utama), yang menghubungkan pemilahan sampah, pengolahan organik, budidaya maggot, produksi kompos, pertanian, hingga pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.

Sofian mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan Sukamiskin dalam mengembangkan ekosistem pengelolaan sampah. Dari sekitar 3.000 meter persegi lahan yang tersedia, baru sekitar 800 meter persegi yang digunakan untuk bangunan.

“Ekosistem ini menjadi kebanggaan Sukamiskin. Alhamdulillah, kita memiliki lahan yang cukup luas sehingga masih bisa dikembangkan,” ujarnya.

Ke depan, Sofian berharap seluruh fasilitas dapat beroperasi optimal. Dengan dukungan pemerintah provinsi dan berbagai pihak, fasilitas pengolahan baru ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.

“Kalau peyeumisasi sampah sudah berjalan dan plasma dingin kembali beroperasi, kita bahkan bisa menerima sampah dari kelurahan lain. Secara hitungan, kapasitas pengolahan kita bisa lebih besar dari timbulan sampah warga Sukamiskin,” pungkasnya.

Pemkot Bandung Selidiki Kasus Pohon Dikupas di Jalan Pahlawan

BANDUNG, Klias Media – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyelidiki kasus sejumlah pohon yang kulit batangnya dikupas atau dikelupas di kawasan Jalan Pahlawan. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab sekaligus motif di balik pengelupasan kulit pohon tersebut.

“Sedang diteliti, penyelidikan sedang berjalan. Kita juga belum tahu ini motivasinya apa,” ujar Farhan saat ditemui di kawasan Alun-alun Bandung, Senin (17/8/2026).

Menurut Farhan, pengelupasan kulit batang dapat berdampak buruk terhadap kondisi pohon jika dibiarkan. Karena itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melakukan pengecekan serta penanganan terhadap pohon yang terdampak.

“Iya, kalau dibiarkan bisa bikin pohon mati. Makanya kita treatment supaya lebih sehat,” katanya.

Farhan mengatakan, penanganan dilakukan untuk membantu memulihkan bagian batang pohon yang mengalami kerusakan sehingga pohon tetap dapat bertahan dan tumbuh kembali.

“Ini lagi ditangani supaya kulitnya tumbuh lagi,” ucapnya.

Ia mengaku belum mengetahui tujuan dari tindakan tersebut. Terlebih, beberapa pohon yang mengalami kerusakan berada di ruang publik, termasuk median jalan.

“Kalau sampai pohon di median itu mati, terus untungnya apa? Kalau diambil kulitnya, itu bukan pohon yang terkenal dengan kulit kayunya,” ujar Farhan.

Farhan sebelumnya telah meminta Kepala Satpol PP Kota Bandung menindaklanjuti persoalan tersebut. Sementara itu, DPKP melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pohon dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

“Sedang dilakukan pengecekan oleh DPKP,” katanya.

Pemkot Bandung memastikan akan menindak setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan maupun fasilitas publik.

“Pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemkot Bandung akan meningkatkan pengawasan di ruang publik, terutama kawasan yang memiliki banyak pepohonan.

Pengawasan nantinya melibatkan perangkat daerah hingga unsur kewilayahan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan tim khusus bersama pihak kelurahan.

Farhan juga telah meminta DPKP bersama kelurahan membentuk tim khusus penjaga kebersihan dan lingkungan di kawasan Taman Lalu Lintas.

“Saya sudah meminta DPKP sama kelurahan untuk membentuk tim khusus penjaga kebersihan dari Taman Lalu Lintas,” tutur Farhan.

Menurutnya, tim tersebut tidak hanya bertugas menjaga kebersihan, tetapi juga membantu memantau kondisi pohon dan ruang publik serta mendeteksi lebih dini tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Farhan mengajak masyarakat turut menjaga pohon yang berada di ruang publik. Warga diminta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan atau tindakan yang dapat merusak vegetasi kota.

Jaga Mata Air Cihanja, Pemkot Bandung Tanam Ribuan Pohon

BANDUNG, Kilas Media -  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cihanja sekaligus kawasan konservasi mata air di RT 02 RW 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Selasa (18/8/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan RTH tidak cukup hanya mengejar penambahan luas lahan. Kualitas vegetasi, udara, air, serta fungsi ekologis kawasan juga menjadi indikator penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

“Pada dasarnya kami melihat yang perlu ditingkatkan bukan cuma sekadar luasan RTH-nya, tetapi kualitas RTH-nya. Penambahan kualitas RTH ditunjukkan salah satunya melalui RTH Cihanja,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, pengembangan RTH Cihanja akan disesuaikan dengan konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Konsep tersebut tidak hanya memperhitungkan luas ruang terbuka hijau, tetapi juga aspek tutupan vegetasi, kualitas udara, serta kualitas air.

Farhan menilai RTH Cihanja memiliki potensi untuk memenuhi sejumlah indikator tersebut. Ia menyebut kawasan ini memiliki luas hampir 7.000 meter persegi.

“Karena jumlah 6.000 meter di Kota Bandung itu sudah sangat bagus,” katanya.

Selain luas kawasan, Pemkot Bandung akan memperkuat vegetasi di sekitar RTH. Keberadaan mata air yang masih terjaga serta rendahnya aktivitas industri dan lalu lintas di sekitar lokasi dinilai menjadi keunggulan kawasan tersebut.

“Sumber mata airnya masih sangat bagus. Kemudian di sini tidak ada pabrik, lalu lintas juga rendah, sehingga kualitas udaranya diharapkan jauh lebih bagus,” ujarnya.

Masyarakat Dilibatkan Jaga RTH Cihanja

Farhan menegaskan, keberlanjutan RTH Cihanja tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian. Masyarakat diminta turut menjaga dan mengelola kawasan tersebut agar manfaat ekologisnya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pemkot Bandung menitipkan pengelolaan kawasan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan.

Menurut Farhan, keterlibatan masyarakat telah terbukti membantu menjaga keberlanjutan sejumlah ruang hijau di Kota Bandung, seperti kawasan pertemuan Sungai Cikapundung dan Cikalapa, Leuweung Awi Padaringan, hingga kawasan Lembur Katumiri di Babakan Siliwangi.

“Dengan pengelolaan oleh masyarakat, keberlanjutannya bisa lebih terjaga,” katanya.

2.503 Bibit Pohon Ditanam

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung Rizki Kusrulyadi mengatakan, penataan RTH Cihanja merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Rizki menyebut kawasan tersebut memiliki luas sekitar 7.960 meter persegi. Penataan dilakukan tidak hanya untuk memperkuat penghijauan, tetapi juga mempertahankan keberadaan mata air.

“Ruang terbuka hijau adalah salah satu aspek yang paling penting dalam penataan, terutama untuk mengelola air, sumber mata air, dan menghadirkan udara yang segar,” ujar Rizki.

Menurutnya, ruang hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis kawasan. Penghijauan di Cihanja diharapkan dapat mengurangi erosi sekaligus menjaga keberadaan mata air.

Penataan kawasan dilakukan melalui kolaborasi sejumlah unsur, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), DSDABM, perangkat kewilayahan, serta instansi terkait lainnya.

Rizki mengatakan kawasan tersebut juga diarahkan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Sejumlah fasilitas pendukung mulai disiapkan, seperti saung pengaman untuk memantau kondisi kawasan, papan informasi (signage), serta jalan setapak yang masih dalam proses pengerjaan.

Selain tanaman penghijauan, RTH Cihanja dikembangkan dengan tanaman produktif. Pemkot Bandung memperoleh bantuan 1.000 bibit pohon kopi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Tanaman produktif lainnya yang ditanam antara lain jeruk, durian, sawo, lengkeng, kemiri, mangga, dan rambutan.

Secara keseluruhan, sekitar 2.503 bibit pohon telah ditanam di kawasan tersebut.

Rizki berharap RTH Cihanja tidak hanya menjadi kawasan hijau, tetapi juga ruang publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi konservasi mata air.

“Harapannya air tetap terjaga untuk tetap mengalir, air tanah tetap kuat, udara tetap bersih, dan lingkungan tetap nyaman,” pungkasnya.

Wali Kota Bandung Farhan: Pendidikan, Kesehatan, dan Rasa Aman Jadi Prioritas

BANDUNG, Kilas Media -  Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pendidikan, kesehatan serta rasa aman dan keadilan menjadi tiga prioritas utama Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Farhan saat memimpin Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

Farhan mengatakan tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, termasuk melalui kebijakan pemerintah daerah.

“Berdaulat artinya kita mampu berdiri di atas kekuatan sendiri,” ujarnya.

Menurut Farhan, semangat kedaulatan di Kota Bandung diwujudkan dengan memastikan pelayanan dasar dapat diterima seluruh warga.

Pertama, Pemkot Bandung memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan.

“Kerja keras yang pertama adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia, khususnya yang di Kota Bandung, harus selalu mendapatkan hak pendidikan. Tidak ada tawar-menawar akan hal itu,” tegasnya.

Kedua, seluruh warga Kota Bandung berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa penolakan.

“Seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kota Bandung ini berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa ada toleransi penolakan sama sekali,” katanya.

Ketiga, pemerintah memastikan masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam kondisi aman, nyaman, adil dan setara.

Farhan menyebut ketiga komitmen tersebut sejalan dengan visi Bandung Utama hingga 2029 yang mencakup lima nilai, yakni Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis.

Namun, pembangunan tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat. Farhan mengatakan pemerintah harus berkolaborasi dengan Forkopimda, pemerintah provinsi, organisasi kemasyarakatan, hingga RT dan RW.

Ia juga mengajak warga Bandung berkontribusi melalui kebersihan, ketertiban, keamanan, toleransi, gagasan serta kritik yang membangun.

“Pemerintah tidak bisa sendiri,” ujar Farhan.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, lanjut Farhan, harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremoni, melainkan tanggung jawab bersama untuk membangun Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Kota Bandung, saya Wali Kota Bandung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!” pungkasnya.

Job Fair Future Connect 2026 Bandung Selatan Buka 3.019 Lowongan Kerja dari 30 Perusahaan

BANDUNG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung kembali menggelar Job Fair Future Connect 2026 yang akan berlangsung di Miko Mall, Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, Kamis (30/7/2026), pukul 08.00-16.00 WIB. Sebanyak 30 perusahaan akan membuka 3.019 lowongan kerja bagi lulusan SMP, SMA/SMK, Diploma, S1 hingga S2.

Ketua Tim Pasar Kerja Disnaker Kota Bandung, Ilham Mulyana, mengatakan job fair kali ini merupakan penyelenggaraan luring ketiga pada 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Disnaker kini menghadirkan job fair hampir setiap bulan dengan skala lebih kecil agar lebih dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Kota Bandung.

Menurut Ilham, pencari kerja yang telah memiliki akun NEW BIMMA dapat kembali mengikuti job fair dengan memanfaatkan fitur job matching. Fitur tersebut mampu mencocokkan profil pelamar dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan pendidikan, pengalaman, keterampilan, minat, dan sertifikat sehingga memudahkan proses rekrutmen.

Ia mengungkapkan, hingga pertengahan 2026 lebih dari 500 warga Kota Bandung telah berhasil memperoleh pekerjaan melalui rangkaian job fair yang diselenggarakan Disnaker. Perusahaan kini juga lebih menitikberatkan kompetensi pelamar dibanding sekadar latar belakang pendidikan.

Sementara itu, Fungsional Pengantar Kerja Disnaker Kota Bandung, Cahyadi Maulana, menjelaskan peserta wajib mendaftar melalui aplikasi NEW BIMMA atau situs Disnaker Kota Bandung. Aplikasi tersebut kini dilengkapi fitur Ticketing Job Fair sebagai tiket masuk sekaligus sarana melamar pekerjaan secara langsung di lokasi.

Selain membuka ribuan lowongan kerja, Job Fair Future Connect 2026 juga menghadirkan Coaching Clinic Ketenagakerjaan yang membahas penyusunan CV, persiapan menghadapi HRD, teknik wawancara kerja, hingga tes psikologi untuk membantu peserta mengenali potensi dan bidang pekerjaan yang sesuai. Pendaftaran masih dibuka hingga hari pelaksanaan selama kuota tersedia.

Pemkot Bandung Gandeng Warga Sukseskan Reaktivasi Bandara Husein

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan reaktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara melalui kepatuhan terhadap ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting agar operasional bandara dapat kembali berjalan dengan aman, lancar, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bira Gumbira dalam kegiatan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dalam rangka optimalisasi Bandara Husein Sastranegara yang digelar di Balai Kota Bandung, Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan diikuti camat, lurah, ketua RW, serta tokoh masyarakat dari wilayah yang berada di sekitar kawasan bandara.

Bira mengatakan, sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat memahami peran pentingnya dalam menjaga keselamatan penerbangan.

"Reaktivasi Bandara Husein bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola bandara, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, kami mengajak aparat kewilayahan, RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan aturan KKOP hingga ke lingkungan masing-masing," ujar Bira.

Menurutnya, terdapat tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan Bandara Husein Sastranegara, yakni Cicendo, Andir, dan sebagian Sukajadi. Wilayah tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.

Bira menjelaskan, Bandara Husein memiliki karakteristik sebagai city airport yang berada di tengah kawasan perkotaan yang padat. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap lingkungan sekitar bandara menjadi sangat penting demi menjamin keselamatan pesawat saat lepas landas, mendarat, maupun melakukan manuver di udara.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memahami berbagai hal yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Di antaranya pembangunan gedung yang melebihi batas ketinggian yang diperbolehkan, pemasangan papan reklame atau menara, penggunaan sinar laser yang diarahkan ke pesawat, permainan layang-layang di sekitar jalur penerbangan, hingga penggunaan lampu dengan intensitas tinggi yang dapat mengganggu pandangan pilot.

"Ini merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian pemerintah pusat terhadap kesiapan operasional bandara. Karena itu kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif menjaga kawasan sekitar bandara," katanya.

Selain aspek keselamatan, Bira menyampaikan, optimalisasi kembali Bandara Husein diharapkan memberikan dampak positif bagi Kota Bandung. Bandara akan kembali menjadi simpul transportasi udara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat sektor perdagangan, dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Ia juga meminta para camat dan lurah untuk terus melakukan sosialisasi secara berjenjang kepada masyarakat setelah kegiatan ini selesai, sehingga pemahaman mengenai KKOP semakin meluas.

Sementara itu, Business Support Department Head PT Angkasa Pura Bandara Internasional Husein Sastranegara, Haryo mengungkapkan, proses persiapan reaktivasi bandara terus dipercepat. Berbagai pembenahan sarana dan prasarana, baik di dalam maupun di luar kawasan bandara, telah dilakukan bersama Pemerintah Kota Bandung.

"Insyaallah pada pertengahan Agustus Bandara Husein sudah mulai kembali beroperasi. Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini berjalan lancar," ujarnya.

Haryo mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Bandung yang telah menindaklanjuti berbagai kebutuhan infrastruktur di sekitar bandara, mulai dari perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, hingga marka jalan.

Menurutnya, beroperasinya kembali Bandara Husein akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi Kota Bandung. Meningkatnya mobilitas penumpang diyakini akan menggerakkan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, hingga usaha mikro di sekitar kawasan bandara.

Selain itu, PT Angkasa Pura Indonesia juga berkomitmen terus menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat sekitar bandara. Haryo mengimbau para ketua RW dan pemerintah kewilayahan untuk menyampaikan usulan program lebih awal agar dapat dimasukkan dalam perencanaan perusahaan

Farhan Minta ASN Fokus Layani Masyarakat, Bukan Mengejar Pencitraan

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar memprioritaskan pelayanan publik dibanding mengejar pencapaian yang bersifat seremonial.

Saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Farhan menegaskan bahwa tugas utama ASN adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan secara maksimal.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai program seperti penataan reklame maupun penataan kabel udara merupakan kewajiban pemerintah, bukan prestasi yang harus dibanggakan.

"Yang terpenting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan yang kita berikan," ujarnya.

Farhan berharap seluruh perangkat daerah berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan sehingga hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Pasokan Air Bersih Aman Saat Kemarau, Distribusi Tangki Lancar

BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap aman meski sejumlah wilayah mulai terdampak musim kemarau. Hingga akhir Juli 2026, distribusi air bersih melalui mobil tangki masih mampu memenuhi kebutuhan warga dan belum ditemukan kondisi darurat kekeringan.

Farhan mengatakan beberapa wilayah di Bandung Timur dan Utara, seperti Ujungberung, Cibiru, dan sekitarnya mulai mengalami penurunan pasokan air. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui distribusi air bersih yang dilakukan secara rutin.

"Sampai sejauh ini memang ada wilayah yang mulai mengalami kekeringan, tetapi semuanya masih bisa diatasi dengan distribusi tangki air. Belum ada laporan kondisi darurat," ujar Farhan usai apel di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, hampir setiap hari sedikitnya satu mobil tangki dikirim ke wilayah yang membutuhkan. Distribusi dilakukan oleh Perumda Tirtawening dengan dukungan TNI dan berbagai penyedia sumber air bersih.

Menurut Farhan, kolaborasi tersebut menjadi langkah antisipasi agar masyarakat tetap memperoleh layanan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Bandung Kembali Terapkan Jam Malam Pelajar untuk Cegah Kriminalitas

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung kembali menguatkan langkah pencegahan kenakalan remaja melalui penerapan jam malam bagi pelajar dan peningkatan peran keluarga serta sekolah dalam pengawasan anak.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk memberi cap negatif kepada pelajar, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar mereka tidak terlibat ataupun menjadi korban tindak kriminal.

Selain itu, pemerintah juga mengajak sekolah dan orang tua memperkuat pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Bandara Husein Beroperasi Lagi, Peluang Pariwisata dan Bisnis Bandung Meningkat

BANDUNG– Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara pada Agustus 2026 diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Kembalinya layanan penerbangan diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan, serta aktivitas dunia usaha.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pengaktifan kembali Bandara Husein merupakan kabar baik bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

"Kami mendapat kabar gembira bahwa Bandara Husein diaktifkan kembali pada bulan Agustus. Ini akan memberikan implikasi terhadap meningkatnya pariwisata dan jumlah kunjungan ke Kota Bandung," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemkot Bandung terus melakukan berbagai pembenahan agar wisatawan memperoleh pengalaman yang nyaman sejak pertama kali tiba di Kota Bandung.

Selain membangun Gerbang Husein dan mempercantik kawasan Pasteur, pemerintah juga akan meningkatkan kebersihan, kualitas ruang publik, serta infrastruktur kota. Menurut Dedi, pelayanan publik yang modern menjadi syarat penting agar Bandung mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dari reaktivasi Bandara Husein.

Teras Cihampelas Akan Dibongkar, Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Siapkan Penataan Kawasan

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkolaborasi dalam penataan ulang kawasan Teras Cihampelas. Langkah tersebut dilakukan setelah proses administrasi pengalihan aset dinyatakan selesai dan kini tinggal menunggu tahapan verifikasi dari sejumlah instansi terkait.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dokumen administrasi pengalihan aset telah ditandatangani. Saat ini proses tersebut memasuki tahap verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri.

"Secara administrasi sudah selesai. Saya sudah menandatangani suratnya, sekarang tinggal proses administrasi antar badan aset dan verifikasi," kata Farhan di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).

Menurut Farhan, pengalihan aset tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam melakukan revitalisasi kawasan Teras Cihampelas.

"Konsekuensinya adalah kolaborasi. Ini konsekuensi yang menyenangkan karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa bersama-sama melakukan penataan kawasan," ujarnya.

Sebagai langkah awal penataan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Teras Cihampelas dibongkar terlebih dahulu. Usulan tersebut akan dijalankan sebagai bagian dari proses revitalisasi kawasan.

"Pak Gubernur tetap meminta kita untuk membongkar Teras Cihampelas. Ya, kita lakukan," ungkap Farhan.

Ia menjelaskan, konsep penataan yang sedang disusun masih dalam pembahasan. Namun, salah satu fokus utama adalah mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki dengan menghadirkan kembali suasana rindang di bawah pepohonan.

"Yang pasti, pertama adalah membongkar Teras Cihampelas untuk mengembalikan kenyamanan berada di bawah pohon," katanya.

Selain meningkatkan kenyamanan pedestrian, pemerintah juga akan mengoptimalkan aktivitas ekonomi para pelaku usaha di sepanjang Jalan Cihampelas. Menurut Farhan, karakter kawasan diperkirakan akan mengikuti perkembangan tren wisata dan gaya hidup masyarakat.

Ia menilai Cihampelas ke depan tidak lagi hanya dikenal sebagai pusat penjualan jeans. Sebaliknya, sektor kuliner dan perhotelan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik baru kawasan tersebut.

Meski demikian, Farhan belum dapat memastikan kapan proses pembongkaran Teras Cihampelas akan dimulai. Jadwal pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Untuk kapan pembongkarannya dimulai, saya belum mendapat informasinya," tuturnya.

Parade Budaya Asia Africa Festival 2026 Suguhkan Keberagaman Seni Nusantara

BANDUNG – Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan parade budaya dalam rangka Asia Africa Festival (AAF) 2026 di Kota Bandung, Sabtu (11/7/2026). Sejak pukul 06.00 WIB, ribuan warga telah memadati kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan parade yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang.

Parade budaya menjadi salah satu agenda paling dinantikan dalam rangkaian Asia Africa Festival 2026. Masyarakat dari berbagai kalangan memenuhi sisi kanan dan kiri jalan untuk menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan sepanjang rute parade.

Parade diawali dengan penampilan Marching Band Bhinneka Bhakti Taruna Kabupaten Bandung, kemudian dilanjutkan oleh berbagai komunitas seni dan budaya dari sejumlah daerah di Indonesia yang menampilkan kekayaan tradisi Nusantara.

Atraksi yang disuguhkan beragam, mulai dari tarian tradisional, seni bela diri, parade busana adat, hingga pertunjukan budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia.

Sejumlah peserta yang tampil di antaranya Sanggar Tari Bali Asmarandana, Sanggar Putri Ayi Jepang & Indonesia, Perempuan Berkebaya Indonesia Kota Cirebon, Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun, Kereta Kencana Pasraman Sarwa Dharma, Sanggar Yang Art Disparbud Kabupaten Garut, dan Sanggar Bambu Gunung.

Sepanjang parade berlangsung, suasana meriah terus terasa. Meski cuaca semakin terik menjelang siang, antusiasme masyarakat tidak surut. Banyak pengunjung tetap bertahan hingga seluruh rangkaian parade selesai sambil mengabadikan setiap penampilan menggunakan telepon genggam.

Liaison Officer (LO) Pendamping Delegasi Pemerintah Kabupaten Garut, Nikeisha, mengatakan antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pagi sebelum acara dimulai.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sejak pagi hari, bahkan sebelum acara dimulai, masyarakat sudah memadati kawasan Asia Afrika untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan parade," ujarnya.

Salah seorang pengunjung, Sudarmi, mengaku rela datang lebih awal demi menikmati seluruh rangkaian parade budaya.

"Hari ini acaranya sangat meriah. Pengunjungnya ramai sekali. Saya tidak peduli cuaca panas, yang penting bisa menyaksikan festival sampai selesai. Saya bahkan datang bersama suami saya yang berusia 81 tahun dengan berjalan kaki sekitar delapan kilometer dari rumah demi menyaksikan kemeriahan Asia Africa Festival," tuturnya.

Melalui keberagaman seni, budaya, dan kreativitas yang ditampilkan, Asia Africa Festival 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia dalam semangat persatuan, kolaborasi, dan persahabatan.

Festival tahunan ini juga semakin memperkuat citra Kota Bandung sebagai kota yang menjunjung tinggi keberagaman, kreativitas, serta semangat Konferensi Asia Afrika yang telah menjadi bagian penting dari sejarah dunia.  

DLH Bandung: Pengelolaan Sampah Dimulai dari Sumber, 220 Fasilitas Disiapkan di Tingkat Wilayah

BANDUNG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan membangun hingga 220 fasilitas pengolahan berbasis kewilayahan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti.

Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

"Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA," katanya.

Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan akan melalui verifikasi teknis dan sosial agar memenuhi persyaratan, mulai dari luas lahan, akses kendaraan operasional hingga tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.

DLH juga menerapkan pendekatan pengelolaan berdasarkan jenis sampah. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sampah anorganik bernilai ekonomi didorong ke jalur daur ulang melalui bank sampah, sedangkan sampah bernilai rendah akan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan DPRD mendukung penuh percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menilai keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

"Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Nunung juga mendorong edukasi pemilahan sampah terus diperkuat mulai dari rumah tangga hingga tingkat RT dan RW agar volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti terus berkurang.