Advertise Here

Kamis, 03 Desember 2020

Tanggap Zona Merah, Kota BAndung Kembali Berlakukan PSBB Proporsional

BANDUNG - Kota Bandung kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional selama 14 hari ke depan. Langkah ini diambil sebagai respon atas stastus zona merah Kota Bandung.

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Oded M. Danial menyatakan pembatasan dilakukan demi menjaga sektor kesehatan agar tak terus merosot. Namun juga berupaya juga agar sektor ekonomi di Kota Bandung tetap bergulir.

Salah satunya yaitu merevisi relaksasi pusat pembelanjaan, restoran, cafe. Dengan demikian, jam operasional tutup pada pukul 20.00 WIB dari sebelumnya tutup pukul 21.00 WIB.

"Dengan maksimal kapasitas pengunjung 30 persen," tegas Oded usai menggelar Rapat Terbatas di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis, 3 Desember 2020.

Khusus sejumlah tempat atau fasilitas publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Oded memutuskan untuk menutup total. fasiltas tersebut di antaranya, yakni taman dan alun-alun agar meminimalisir kerumunan.

Tak hanya itu, tempat wisata dan tempat hiburan juga dibatasi menjadi maksimal 30 persen dari kapasitas pengunjung dari sebelumnya 50 persen.

"Termasuk juga tempat ibadah juga dibatasi 30% dari kapasitas gedung dan kegiatan pernikahan," jelasnya.

Pada masa PSBB Proporsional, kebijakan Work From Home (WFH) juga berlaku sebanyak 70 persen. Untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bandung hanya diperkenankan mempekerjakan pegawainya tidak lebih dari 30 persen.

Oded mengungkapkan, Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Bandung membahas penutupan sejumlah ruas jalan. Salah satunya Jalan Dipati Ukur yang memiliki potensi kerumunan cukup tinggi

"Akan dilaksanakan penutupan jalan yang menimbulkan potensi keramaian. Terkait dengan jalan mana saja yang akan ditutup masih dikoordinasikan bersama kepolisian. Salah satunya adalah Jalan Dipati Ukur," tegasnya.

Oded juga sudah menginstruksikan untuk setiap Tim Gugus Tugas Covid-19 di tingkat kota sampai ke kelurahan untuk lebih ketat dalam menegakan aturan protokol kesehatan. Tanpa terkecuali, pengawasan ketat terhadap di pasar-pasar tradiosional.

Oded juga mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menyediakan semacam rumah sakit darurat, atau tambahan penampungan sebagai tempat isolasi. Utamanya, diperuntukan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG).

"Eksisting hari ini, rumah isolasi sudah penuh. Oleh karena itu kita terus berupaya menghadirkannya. Kita sudah mendapatkan tambahan-tambahan agar bisa tertangani. Tapi untuk antisipasi ke depan kita tetap berupaya dengan berkoordinasi dengan provinsi. Kita akan upayakan lagi penambahan," bebernya.

Di luar itu, Oded kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ekstra waspada. Termasuk juga membatasi aktivitasnya yang berpotensi menyebarkan Covid-19.

"Sekali lagi kami mengingatkan kepada masyarakat. Setelah berkegiatan di luar rumah, saat pulang jangan langsung berkontak dengan anggota keluarga. Biasakan bersih-bersih atau mandi dahulu," katanya.

"Simpan pakaian yang telah digunakan untuk segera dicuci. Setelah itu jika perlu silakan gunakan masker di rumah. Dengan ini penyebaran kasus klaster keluarga dapat dicegah," imbau Oded.

Pemkot Bandung Beri Layanan Terbaik Bagi Lansia

BANDUNG - Sadar memiliki jumlah warga lanjut usia (lansia) tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad memberikan yang terbaik. Sejumlah program pun telah dirancang agar hal tersebut terwujud.

Salah satunya, Pemkot Bamdung menghadirkan Sekolah Lansia.

"Tidak hanya dalam bidang kesehatan tapi juga dalam sosial kemasyarakatan seperti pembinaan aspek mental, kebugaran badan, pendidikan, serta memenuhi kebutuhan rohaninya," tutur Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat menyampaikan sambutan secara virtual pada acara sosialisasi advokasi bagi lansia dan peserta sekolah lansia di Kota Bandung bertempat di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bandung Jalan Nyland, Bandung, Kamis 3 Desember 2020.

"Melalui sekolah ini, para peserta yang sudah senior bisa bersosialisasi dengan sesamanya tanpa rasa rikuh. juga bisa belajar tentang berbagai hal sesuai dengan usia dan minat yang bermanfaat untuk mengisi hari-harinya," imbuhnya.

Perlu diketahui, dari warga lanjut usia mencapai 294.178 orang, atau sekira 11 persen dari jumlah warga Kota Bandung. Sedangkan usia harapan hidup warga Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 74,14 tahun atau lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 74 tahun.

Namun mengingat golongan lansia sangat rentan terpapar Covid-19, dirinya mengimbau lansia agar tetap melakukan aktifitasnya di rumah.

Hal ini mengingat hingga pertengahan November 2020 sebanyak 384 orang, atau sekira 13 persen dari total kasus terkonfirmasi terpapar Covid-19. Oleh karenanya Peran keluarga menjadi salah satu faktor terpenting dalam mencegah terjadi paparan covid-19 kepada lansia.

"Kami paham bahwa warga lansia harus tetap melakukan aktivitas ringan dan berolahraga. namun, saya imbau supaya itu dilakukan di rumah saja untuk sementara waktu sampai pandemi berlalu," katanya.

"Kalau pun harus keluar rumah, protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat, pakailah masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan kegiatan ini yang diikuti oleh sejumlah 150 orang ini digelar sebagai tindaklanjut dari Intruksi Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2020 yang telah diterbitkan.

"Diikuti dari Instansi Pemerintah, komunitas lansia, peserta sekolah lansia dan juga sahabat lansia. Selain itu ada beberapa narasumber yang akan memberikan materi terkait kegiatan ini," jelasnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Bandung segera akan menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Bandung kota ramah lansia, agar pelayanan dan pemberdayaan kepada lansia dapat terakomodir didalam regulasi.

"Perda ini adalah bentuk kepedulian yang tinggi dari Pemkot Bandung terhadap lansia di Kota Bandung," tuturnya.

Komisi Informasi: Soal Keterbukaan Publik, Kota Bandung Juaranya

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2020 Tingkat Jawa Barat dengan Kategori Pemerintah Kabupaten Kota.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, di Gedung Sate, Kamis 3 Desember 2020.

Atas penghargaan itu, Oded merasa bersyukur. Pasalnya keterbukaan informasi merupakan bagian yang terpenting dalam pelayanan publik.

"Ini menjadi indikator bahwa Kota Bandung terus berupaya dalam mengelola keterbukaan publik. Alhamdulilah kita terus lakukan sehingga mendapatkan penghargaan," katanya usai menerima penghargaan.

Namun ia berpesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk terus mempertahankan serta terus berinovasi.

"Titip pesan ke Diskominfo agar harus tetap memperkuat serta membuat inovasi. Agar iformasi mengenai Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunannya sampai kepada masyarkat."

"Saya harap masyarakat bisa melihat apa saja yang sedang diakukan di Kota Bandung, dalam pembangunan juga transparansi yang akuntabel," jelas Oded.  

Selain ditingkatkan, menurut Oded, struktur pengelolaanya juga harus tersampaikan. Sehingga memiliki Open Government menjadi trigger bagi yang lain.

"Struktur pengelolaan informasi harus sampai ke wilayah. PPID pembantu harus diperkuat, agar masyarakat dengan pemerintah memiliki komunikasi yang bagus. sehingga Kota Bandung itu memberikan contoh Open Goverment," pinta Oded.  

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Anton Sunarwibowo mengungkapkan, pemanfaatan platform media sosial (Medos) menjadi daya dorong yang utama.

"Memanfatkan platform di media sosial dan website. Seperti untuk data Covid–19 setiap hari disampaikan dan masyarakat bisa mengakses," katanya.

"Bantuan sosial, datanya bisa dicek 'by name dan by address'. Sehingga Open Goverment itu diimplementasikan kepada masyarakat,"jelasnya.

"Masyarakat bisa percaya kepada pemerintahan. Seperti di kecamatan sampai kelurahan, petugas PPID pembantu itu dibantuan untuk melayani masyarakat," katanya.  

Di kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengaku masih terdapat tugas rumah yang harus dilaksanakan. Karena ketaatan untuk ikut serta dalam keterbukaan informasi perlu ditingkatkan.

"PR (Pekerjaan Rumah) Jabar masih panjang, dari ketaatan untuk ikut serta saja tidak 100 persen hanya 60 persen. Buat teguran kepada mereka, karena harus mengikuti undang - undang yaitu memberikan transparasi informasi publik," jelasnya.

Atas hal tersebut, Emil berharap bisa mencapai 100 persen dalam keterbukaan informasi yang transparan di wilayah Jawa Barat.

"Kami 2021 memberikan target kepada KI (Komisi Informasi) yang mengikuti harus 100 persen, tidak ada alasan. Bagi mereka yang tidak ikut, kira-kira diberikan teguran dan sanksinya. Ini menunjukan kita menjadikan dimensi pembangunan setransparan mungkin," tuturnya.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal mengungkapkan, pada tahun 2013 Komisi Informasi Jabar secara rutin mengevaluasi keterbukaan informasi pemerintah kabupaten kota juga badan publik lain di Jabar.

Ia mengatakan, tingkat partisipasi badan publik dilihat pada pengembalian kuisioner.

"Pada tahun ini, dari 118 badan publik, yang mengembalikan 73 badan publik, atau sekitar 61,02 persen," tutur Ijang.