Advertise Here

Rabu, 14 April 2021

Pemkot Bandung Targetkan Vaksin 36.000 Guru dan Tenaga Kependidikan

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan memvaksin Covid-19 sebanyak 36.000 guru dan tenaga kependidikan hingga Mei 2021 mendatang. Hal tersebut berkaitan dengan bakal dimulainya Pembelajaran Tatap Muka pada Juli mendatang.

"Totalnya 36 ribu (target). Kita optimis sampai bulan Mei selesai dosis kedua. Terpenting vaksinnya aman dengan jenisnya Sinovac," ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna di sela-sela meninjau vaksinasi di SDN 23 Pajagalan Kecamatan Astana Anyar, Rabu 14 April 2021.

Ia menjelaskan, untuk mengejar target, dalam satu hari, Pemkot Bandung akan memvaksin sekitar 400-500 guru dan tenaga kependidikan.

"Contoh di sini saja targetnya 940 orang untuk kecamatan Astana Anyar. Hari ini targetnya 400 orang, besok 500 orang," jelasnya.

Ema mengatakan, vaksinasi tidak hanya untuk guru. Melainkan juga untuk pegawai bagian tata usaha, anggota satuan pengamanan (Satpam), tenaga kebersihan. Syaratnya, mereka bekerja di wilayah sekolah.

"Ada cleaning service yang bekerja di sekolah swasta. Makannya saya sebut sumber daya pendidikan. Bukan hanya guru dan TU, tapi satpam atau tenaga kebersihan juga masuk," jelasnya. 

IPP Jabar Menurun, DPRD Meminta Disdik Siapkan Solusi

CIMAHI - Stabilitas pengembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Saat ini IPP Jabar menempati urutan 20 dari 34 provinsi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat meminta, Dinas Pendidikan Jawa Barat segera mempersiapkan program-program sebagai solusi untuk meningkatkan IPP.

Achmad Ru'yat menilai, salah satu penyumbang terbesar pengangguran di Jabar berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurut Achmad, hal tersebut menjadi catatan penting dalam penyelesaian permasalahan pengangguran di Jawa Barat.

"Mohon ini jadi perhatian, agar SMK ini dikoneksikan dengan dunia kerja dan dunia industri. Saat ini IPP Jabar berada di urutan ke-20 dari 34 provinsi, kami ingin IPP itu minimal berada di 10 besar," ucapnya disela kunjungan kerja Pansus I DPRD Jabar di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, Wilayah VII, Kota Cimahi, Rabu (14/4/2021).

Ia berharap, bahwa saran tersebut dapat menjadi catatan penting dan menjadi bahan dasar untuk diimplementasikan ke dalam program Dinas Pendidikan. 

Lengkapi Persyaratan CDPOB, Komisi I Serap Pendapat Pakar

SUMEDANG - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyerap pendapat pakar, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) diantaranya Bogor Timur dan Indramayu Barat.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat mengatakan, persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh CDPOB gelombang dua yakni Indramayu Barat dan Bogor Timur tersebut akan disampaikan dalam Sidang Paripurna Jawaban Nota Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang rencananya akan dibacakan pada 16 April 2021 mendatang.

"Gubernur sudah mengusulkan pada paripurna yang lalu, kita bahas bersama pihak terkait dan akan kita sampaikan pada paripurna jawaban atas usulan gubernur tersebut," ujar Sadar di Bandung Giri Gahana, Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021).

Dia berharap, aspirasi pemekaran daerah tersebut dapat terwujud dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, daerah pemekaran mendapatkan dukungan penuh dari kabupaten induk.

"Tentu saja kita berharap aspirasi dapat sampai pada tujuanya dan pemerintah kabupaten yang melakukan pemekaran dapat mendukung sepenuhnya. Baik secara finansial maupun sumber daya manusia dan hal-hal lain yang harus dipenuhi," tukasnya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Barat bahas persiapan daerah otonomi baru Indramayu Barat bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu, BPKAD Provinsi Jawa Barat, Pakar dari Universitas Padjajaran dan Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebutkan, Indramayu Barat merupakan salah satu daerah persiapan otonomi baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Maret lalu.

"Dalam hal ini kami menindaklanjuti amanat paripurna, sehingga perlu pembahasan lanjutan," ujar Bedi.

Karena itu, lanjut Bedi, pihaknya ingin mengetahui dan memastikan dukungan dari daerah induk. Sebab, daerah pemekaran sebagai daerah persiapan otonomi baru tidak akan terlepas dari daerah induk. Kesiapan dari daerah induk harus dikaji secara matang bersama dengan para ahli.

"Perjuanganya bukan hanya sampai provinsi saja. Kita kawal bersama hingga ke pemerintah pusat sampai saatnya moratorium otonomi daerah dicabut," katanya.