DPRD: Penguatan RW Jadi Pondasi Pembangunan Kota Bandung

BANDUNG - Pembangunan Kota Bandung dinilai tidak dapat berdiri kokoh tanpa memperkuat struktur wilayah terkecilnya. Hal ini disampaikan Mochammad Ulan Surlan, S.Tr.Akun, anggota Komisi I sekaligus anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, dalam Parlemen Talks yang digelar Radio Sonata pada Kamis, 4 Desember 2025.

Ulan menjelaskan, pemerintah kini tengah memetakan sekitar 9.600 RW di Kota Bandung untuk melihat tingkat kemajuan, kebutuhan, serta potensi masing-masing wilayah. 

Proses ini melahirkan konsep RW Unggul, sebuah kerangka yang bertujuan memastikan pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan masyarakat.

"RW unggul itu adalah RW yang sudah menerima program, menjalankan program, dan menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang meningkat. Ada kemandirian, partisipasi, kebersamaan, dan sinergi dengan pemerintah," ujar Ulan. 

Ulan menuturkan, RT dan RW merupakan garda pertama pelayanan publik. Mulai dari administrasi kependudukan, penyerapan aspirasi, hingga eksekusi program pemerintah, semuanya bermula dari wilayah. Namun ia mengakui, beban RW kerap jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang ada.

"RW sering hanya punya satu atau dua program, tapi kebutuhan warga banyak. Karena itu RW harus mencari solusi, berkomunikasi dengan warga, dan bekerja sama. Semua keluhan masyarakat biasanya berlabuh ke RT dan RW dulu," tuturnya.

Pengalamannya sebagai ketua RW selama enam tahun membuat Ulan memahami bahwa inovasi kecil pun bisa berdampak besar. 

Ia membagikan pengalamannya bersama warga membangun TPS3R yang kini mampu mengolah hingga enam ton sampah per bulan. Selain itu, ia juga menggagas program santunan sosial bagi keluarga warga yang meninggal dunia, tanpa membebani masyarakat dengan iuran.

"Inovasi itu tidak harus besar. Yang penting bermanfaat dan lahir dari potensi wilayah. Kalau pengurus RW, para tokoh, PKK, dan masyarakat berjalan bersama, hasilnya akan terasa," papar Ulan. 

Wilayahnya juga pernah meraih penghargaan melalui program penanaman sayur, sebuah inisiatif ketahanan pangan tingkat RW yang disebutnya sebagai bukti bahwa kolaborasi dapat memperkuat kemandirian warga.

Melalui Parlemen Talks ini, Ulan menekankan bahwa penguatan RW merupakan langkah dasar menuju kota yang lebih tertata dan responsif.

"Kalau RW-nya kuat, pembangunan kotanya juga kuat. RW unggul itu bukan sekadar label, itu arah pembangunan Bandung ke depan," pungkasnya.

Transformasi Pendidikan, Inovasi Guru dan Kepala Sekolah Diapresiasi Pemkot Bandung

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan apresiasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, keteladanan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan. 

Penghargaan tersebut diberikan dalam gelaran Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota Bandung Tahun 2025, Kamis 4 Desember 2025. 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Ia sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta. 

Erwin menyebut betapa strategisnya peran guru dan kepala sekolah sebagai teladan, penggerak, sekaligus penyemangat dalam dunia pendidikan. 

"Pendidik adalah teladan di depan, penggerak di tengah, dan penyemangat di belakang," ujar Erwin dalam sambutannya. 

Ia juga mengingatkan bahwa pendidik memiliki peran besar dalam melahirkan generasi berilmu. 

"Bapak ibu inilah yang membuat siswa-siswi menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Insyaallah Bapak Ibu semua adalah calon ahli surga," tuturnya. 

Erwin berharap apresiasi ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga mendorong semangat kompetisi positif, memperkuat profesionalitas, serta memperluas budaya inovasi di lingkungan sekolah. 

"Kita berharap lahir generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat mental, tangguh sosial, adaptif, dan berakhlak mulia," tutur Erwin. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan, agenda tahunan ini merupakan bentuk penghormatan kepada guru dan kepala sekolah yang menunjukkan kinerja transformatif dan dedikatif. 

Tahun ini, sebanyak 190 peserta dari jenjang PAUD nonformal, TK, SD, hingga SMP mengikuti proses seleksi berjenjang yang meliputi verifikasi administratif, penilaian portofolio inovasi, hingga wawancara dengan juri dari unsur akademisi, praktisi pendidikan, dan jurnalis. 

"Kegiatan apresiasi ini kami selenggarakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendidik yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan pendidikan di Kota Bandung," ujar Asep. 

Ia menambahkan bahwa banyak praktik baik yang dihasilkan peserta dapat direplikasi sekolah lain. 

"Kami berharap semakin banyak inovasi pembelajaran dan keteladanan yang lahir dari acara ini," tuturnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menegaskan fokus Disdik pada pembentukan sekolah ramah anak. Setiap sekolah didorong untuk menghadirkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. 

"Lingkungannya bersih, toiletnya bersih, ruang kelasnya wajib harus bersih," katanya. 

Penghargaan diberikan dalam dua kategori, yaitu Transformatif untuk pendidik dan kepala sekolah yang menghadirkan inovasi dan pembaruan, serta Dedikatif untuk mereka yang menunjukkan pengabdian dan konsistensi dalam menjalankan tugas. 

Penerima penghargaan berasal dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD nonformal hingga SMP. 

Erwin: Penataan PKL Harus Tertib, Manusiawi, dan Berkeadilan

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya dalam menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara lebih tertib, manusiawi, dan kolaboratif. 

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, pada Rapat Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Hotel Savoy Homann, Kamis 4 Desember 2025.

Menurut Erwin, keberadaan PKL memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi Kota Bandung.

"Kita semua menyadari bahwa PKL punya peran yang sangat signifikan. Mereka membantu mengurangi pengangguran, menyediakan barang dan jasa yang terjangkau, memberi kemudahan bagi masyarakat, dan menjadi bagian dari denyut kehidupan ruang publik kita," ujar Erwin.

Dalam aplikasi SiPKL, tercatat 12.091 PKL tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Angka tersebut, kata Erwin, menjadi bukti besarnya kontribusi PKL sekaligus besarnya tantangan dalam penataan dan pemberdayaannya.

Namun Erwin mengingatkan, keberadaan PKL tidak lepas dari persoalan ruang kota.

"Kita tidak menutup mata bahwa aktivitas PKL kerap memunculkan masalah seperti kemacetan, kekumuhan, pemanfaatan ruang terlarang, hingga pelanggaran aturan. Karena itu penataannya harus seimbang tegas, tetapi juga manusiawi," ujarnya.

Erwin menyampaikan, apresiasi kepada seluruh unsur tim koordinasi mulai dari perencanaan, penataan, pemberdayaan, pengawasan, hingga unsur Forkopimda yang telah terlibat dalam upaya penataan PKL.

"Penataan PKL bukan hanya urusan satu dinas. Ini adalah kerja kolektif seluruh elemen Kota Bandung," ungkapnya.

Ia juga menyoroti hadirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang memberikan arah kebijakan lebih jelas. 

Perubahan kebijakan dari zonasi merah, kuning, hijau menjadi lokasi sesuai dan tidak sesuai peruntukan dinilai akan membuat penataan lebih terukur dan rapi.

Saat ini, Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis tengah disiapkan.

"Saya berharap perwal ini segera selesai, berkualitas, dan bisa menjadi pedoman yang solid bagi semua pihak," kata Erwin.

Pemkot Bandung juga telah memiliki master plan penataan dan pemberdayaan PKL yang disusun Bapperida. Dokumen ini akan menjadi panduan bersama dari hulu hingga hilir.

Erwin menuturkan, Pemkot Bandung tidak ingin menekan usaha PKL. Justru pemerintah ingin memastikan ruang kota yang tertib dan aman, sekaligus memberikan perlindungan usaha yang lebih kuat.

"Penataan PKL bukan untuk menghilangkan mata pencaharian. Ini untuk membangun kota yang tertib, aman, dan ramah bagi semua, sekaligus mendorong PKL agar tumbuh dalam ekosistem usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan," jelasnya.