Menaker Tekankan Pentingnya Portofolio bagi Peserta Pelatihan Vokasi, Bukan Sekadar Sertifikat

Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta peserta Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) membangun portofolio keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Peserta tidak cukup hanya mengantongi sertifikat, tetapi juga harus mampu menunjukkan kompetensi melalui pengalaman dan hasil kerja nyata.

Pesan tersebut disampaikan Yassierli dalam Orientasi Peserta PVN Batch V Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini diikuti 14.688 peserta yang menjalani pelatihan di berbagai balai pelatihan vokasi di Indonesia.

Yassierli menegaskan, pelatihan vokasi harus memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama dalam membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Karena itu, kemampuan yang diperoleh selama pelatihan perlu dapat diterapkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai bidang kompetensi masing-masing.

"Kita ingin pelatihan ini menjadi sesuatu yang mengantarkan kesuksesan adik-adik semua," kata Yassierli.

Ia mengingatkan peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan aktif belajar bersama instruktur, memahami standar kerja, serta terbuka terhadap arahan dan masukan. Praktik secara langsung menjadi bagian penting agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan keterampilannya dalam situasi kerja nyata.

Menurutnya, keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi juga ditentukan oleh kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Peserta perlu berani mencoba hal baru, menerima kritik, serta mengevaluasi hasil pekerjaan agar kemampuan dan sikap profesional terus berkembang.

"Orang-orang yang sukses adalah orang yang berani mencoba, terus belajar, dan siap menerima masukan," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa perjalanan karier merupakan proses bertumbuh yang tidak berhenti ketika seseorang mendapatkan pekerjaan pertama. Pengalaman kerja dan keterampilan yang terus diasah dapat membuka peluang baru, baik untuk mengembangkan karier maupun membangun usaha mandiri.

Karena itu, peserta diminta tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan. Mereka perlu menyusun portofolio yang memperlihatkan kemampuan dan hasil kerja, memperluas jejaring profesional, serta menjaga reputasi melalui kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Keterampilan yang dikuasai selama pelatihan juga dapat menjadi modal untuk menciptakan peluang usaha. Salah satunya dengan merintis bengkel sesuai kompetensi yang dimiliki.

Melalui pelatihan vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan berharap peserta tidak hanya siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan potensi diri, menciptakan peluang kerja, dan membangun kemandirian ekonomi.

Pemkot Bandung Dorong Investasi untuk Perluas Lapangan Kerja

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, dan penguatan keterampilan tenaga kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat ini membutuhkan perhatian serius, terutama setelah sejumlah perusahaan manufaktur menghentikan operasionalnya sehingga berkontribusi terhadap terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat.

“Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia karena banyak industri manufaktur yang tutup,” ujar Farhan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Di sisi lain, Farhan melihat pertumbuhan sektor informal, termasuk pekerjaan berbasis digital dan ekonomi gig (gig economy), sebagai peluang baru bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tidak mengurangi pentingnya ketersediaan lapangan kerja formal.

“Kita tidak bisa berdiam diri. Lapangan kerja formal tetap dibutuhkan karena menawarkan kualitas pekerjaan yang lebih baik,” katanya.

Menurut Farhan, penciptaan lapangan kerja formal membutuhkan iklim usaha yang mendukung investasi. Kemudahan berusaha dan kepastian hukum diharapkan dapat mendorong investor menanamkan modal di Kota Bandung maupun wilayah Jawa Barat secara lebih luas.

“Dengan kemudahan berusaha dan kepastian hukum, kita berharap investor terdorong untuk berinvestasi di Bandung dan Jawa Barat sehingga dapat menciptakan beragam lapangan kerja,” ujarnya.

Farhan juga menekankan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan dan pelatihan perlu membekali lulusan dengan kompetensi teknis serta keterampilan nonteknis (soft skills) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung menjajaki kerja sama internasional untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja asal Bandung. Salah satunya melalui koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) serta penjajakan potensi kerja sama melalui hubungan kota kembar (sister city) dengan Hamamatsu, Jepang.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi tenaga kerja asal Bandung untuk bekerja di Jepang. Upaya ini dapat didukung pelatihan dari kementerian terkait, sementara Pemkot Bandung berperan mempersiapkan sumber daya manusia agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

“Peluang-peluang inilah yang terus kita buka, selain melalui bursa kerja yang diselenggarakan secara langsung maupun daring,” kata Farhan.

Melalui promosi investasi, pengembangan kompetensi tenaga kerja, kerja sama internasional, serta penyelenggaraan bursa kerja secara luring dan daring, Pemkot Bandung berupaya memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan dunia usaha di dalam maupun luar negeri.

Kurangi Sampah ke TPA, Pemkot Bandung Siapkan 4.800 Kompos Pit di Tingkat RW

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong pembangunan sekitar 4.800 kompos pit di tingkat rukun warga (RW) untuk memperkuat pengolahan sampah organik dari sumbernya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai target pengurangan sampah organik yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA) hingga 20 persen.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengelolaan sampah dari hulu menjadi prioritas untuk mengurangi tekanan terhadap TPA. Penanganan perlu dimulai dari lingkungan masyarakat agar sampah organik dapat dipilah dan diolah sebelum masuk ke sistem pengangkutan.

“Untuk isu sampah memang tugas kami sekarang 100 persen di hulu. Kenapa? Karena untuk bisa mengurangi tekanan ke TPA, maka hulunya juga mesti dikontrol,” ujar Farhan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Salah satu langkah yang tengah dijalankan ialah program Gaslah. Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah.

Kapasitas pengolahan sampah organik melalui program tersebut saat ini mencapai sekitar 70 ton per hari. Pemkot Bandung menargetkan kapasitasnya meningkat hingga 200 ton per hari.

Pemkot juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa diharapkan membantu proses pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat kewilayahan.

Menurut Farhan, uji coba pelibatan mahasiswa di Arcamanik menunjukkan hasil yang dinilai sangat baik. Karena itu, pola tersebut akan diterapkan di sejumlah wilayah lainnya.

“Percobaan di Arcamanik berhasil dengan sangat baik, maka kita akan replikasi di beberapa tempat lain,” katanya.

Upaya lainnya ialah pembangunan kompos pit di tingkat RW. Fasilitas ini dirancang memiliki ukuran sekitar 1 x 1 meter dan kedalaman sekitar 2 meter untuk menampung serta mengolah sampah organik yang telah dipilah.

Dengan perkiraan jumlah 1.600 RW di Kota Bandung dan rencana tiga kompos pit di setiap RW, total fasilitas yang diproyeksikan mencapai sekitar 4.800 titik.

Farhan menyebut, pembangunan fasilitas tersebut diharapkan membantu mengurangi volume sampah organik yang harus diangkut ke TPA.

“Tujuannya ke sana. Insyaallah target kita bisa mengurangi sampai 20 persen sampah organik yang dibawa ke TPA,” tutur Farhan.

Adapun timbulan sampah Kota Bandung diperkirakan mencapai sekitar 1.600 ton per hari. Pemkot Bandung menargetkan pengolahan 120 hingga 150 ton sampah organik per hari dapat dilakukan di tingkat RW.

Melalui program Gaslah, kompos pit, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, Pemkot Bandung berupaya memperluas pengolahan sampah berbasis masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menekan beban pengangkutan sampah ke TPA sekaligus membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah.