Investor Day Bandung: Wali Kota Tawarkan PBB Rp1 untuk Bangunan Cagar Budaya

BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali membuka peluang investasi melalui gelaran **Investor Day 2026**. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut sejumlah sektor strategis memiliki prospek besar, mulai dari pariwisata, perdagangan, pendidikan tinggi, hingga industri berbasis teknologi.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Investor Day 2026 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).

Farhan mengatakan, peluang investasi di Kota Bandung semakin terbuka seiring dengan meningkatnya konektivitas dan pengembangan berbagai sektor. Dibukanya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara, penataan pasar tradisional, serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan dinilai dapat menjadi daya tarik bagi investor.

“Pada kesempatan sekarang kita membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali,” kata Farhan.

Salah satu insentif yang ditawarkan Pemkot Bandung adalah **PBB Rp1 bagi bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya** dan memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemkot Bandung.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong investor untuk menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung. Pemanfaatan bangunan tetap diarahkan untuk mempertahankan karakter serta nilai sejarahnya.

“Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi salah satu peluang investasi terbesar di Kota Bandung. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha di daerah.

Pemkot Bandung menargetkan realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada 2026. Farhan optimistis target tersebut dapat tercapai karena realisasi investasi hingga semester pertama telah menembus lebih dari Rp6 triliun.

“Target sebetulnya Rp11 triliun, tapi insyaallah bisa tercapai karena di semester satu saja sudah tercapai lebih dari Rp6 triliun,” katanya.

Selain sektor pariwisata dan perdagangan, Pemkot Bandung mulai membidik sektor pendidikan tinggi. Menurut Farhan, keberadaan sejumlah perguruan tinggi berkualitas dapat menjadi modal bagi Bandung untuk menarik talenta dari luar daerah.

“Dengan jumlah perguruan tinggi berkualitas yang banyak di Kota Bandung kami ingin mengundang talenta-talenta terbaik di luar Kota Bandung untuk berkuliah di Kota Bandung,” ujarnya.

Farhan juga membawa visi yang lebih besar untuk menjadikan Bandung sebagai technology hub. Namun, visi tersebut dinilai perlu didukung dengan transformasi Bandung menjadi financial hub.

Ia bahkan mendorong Bandung masuk dalam pengembangan kawasan pusat keuangan dan investasi nasional.

“Bandung itu pas banget kalau dijadikan sebagai PFI (Pusat Finansial Indonesia),” kata Farhan.

Menurutnya, Bandung memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan industri berbasis teknologi, termasuk peluang pembangunan data center.

Kondisi geografis Bandung yang relatif sejuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi operasional pusat data. Farhan juga menyebut peluang pembangunan data center secara vertikal di sejumlah lokasi di Kota Bandung.

Dari sisi energi, dukungan juga diharapkan datang dari rencana suplai listrik yang bersumber dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka dalam beberapa tahun mendatang.

“Bandung sudah sangat siap untuk menjadi salah satu PFI,” tutur Farhan.

Resmikan RTH Cihanja, Pemkot Bandung Dorong Ruang Hijau Berkualitas dan Jaga Mata Air

BANDUNG, Kilas Media – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cihanja sekaligus kawasan Konservasi Mata Air Cihanja di RT 02 RW 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Selasa (18/8/2026).

Pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Tak hanya mengejar luasan, Pemkot Bandung juga menekankan fungsi ekologis, tutupan vegetasi, kualitas udara, dan keberlanjutan sumber air.

Farhan mengatakan, pembangunan RTH di Kota Bandung harus memperhatikan kualitas dan manfaat ekologis yang dihasilkan.

“Pada dasarnya kami melihat yang perlu ditingkatkan bukan cuma sekadar luasan RTH-nya, tetapi kualitas RTH-nya. Penambahan kualitas RTH ditunjukkan salah satunya melalui RTH Cihanja,” ujar Farhan.

Menurutnya, pengembangan RTH Cihanja akan diarahkan sesuai konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Konsep tersebut tidak hanya memperhitungkan luas ruang terbuka hijau, tetapi juga mempertimbangkan tutupan vegetasi, kualitas udara, dan kualitas air.

Farhan menilai RTH Cihanja memiliki potensi untuk memenuhi sejumlah indikator tersebut. Kawasan ini memiliki luas sekitar 6.960 meter persegi atau hampir 7.000 meter persegi.

“Karena jumlah 6.000 meter di Kota Bandung itu sudah sangat bagus,” katanya.

Selain memperkuat vegetasi, Pemkot Bandung akan menjaga keberadaan mata air yang terdapat di kawasan Cihanja.

Farhan menyebut kondisi sumber mata air masih baik. Kawasan tersebut juga relatif minim aktivitas industri dan lalu lintas sehingga berpotensi memiliki kualitas udara yang lebih baik.

“Sumber mata airnya masih sangat bagus. Kemudian di sini tidak ada pabrik, lalu lintas juga rendah, sehingga kualitas udaranya diharapkan jauh lebih bagus,” ujarnya.

Farhan menegaskan, keberadaan RTH Cihanja harus terus dijaga setelah peresmian. Karena itu, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.

Ia meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan ikut merawat dan mengelola kawasan tersebut.

Menurut Farhan, pengelolaan berbasis masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan ruang hijau. Ia mencontohkan sejumlah kawasan hijau di Kota Bandung yang tetap terjaga karena melibatkan masyarakat, seperti kawasan pertemuan Sungai Cikapundung dan Cikalapa, Leuweung Awi Padaringan, serta Lembur Katumiri di Babakan Siliwangi.

“Dengan pengelolaan oleh masyarakat, keberlanjutannya bisa lebih terjaga,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung Rizki Kusrulyadi mengatakan, penataan RTH Cihanja merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Rizki menyebut kawasan tersebut memiliki luas sekitar 7.960 meter persegi. Penataan dilakukan tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga menjaga keberadaan mata air.

“Ruang terbuka hijau adalah salah satu aspek yang paling penting dalam penataan, terutama untuk mengelola air, sumber mata air, dan menghadirkan udara yang segar,” kata Rizki.

Menurutnya, ruang hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis. Penghijauan di kawasan Cihanja diharapkan dapat mengurangi erosi sekaligus menjaga sumber mata air.

Penataan melibatkan sejumlah unsur, diantaranya BPBD, DPKP, DSDABM, perangkat kewilayahan, serta instansi terkait lainnya.

Sejumlah fasilitas pendukung juga disiapkan, seperti saung pengaman untuk memantau kondisi kawasan, papan informasi, dan jalan setapak yang masih dalam proses pengerjaan.

Selain tanaman penghijauan, RTH Cihanja dikembangkan dengan tanaman produktif. Pemerintah Kota Bandung mendapatkan bantuan 1.000 bibit pohon kopi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Tanaman produktif lainnya yang ditanam meliputi jeruk, durian, sawo, lengkeng, kemiri, mangga, dan rambutan.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.503 bibit pohon yang ditanam di kawasan RTH Cihanja.

Rizki berharap kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi ruang publik dan edukasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi konservasi mata air.

“Harapannya air tetap terjaga untuk tetap mengalir, air tanah tetap kuat, udara tetap bersih, dan lingkungan tetap nyaman,” pungkasnya.

Program Peka BPJS Ketenagakerjaan Dorong Ahli Waris Mandiri dan Produktif

BANDUNG, Kilas Media – Pemerintah Kota Bandung mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (Peka) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk mendorong penerima manfaat dan ahli waris mengelola santunan jaminan sosial secara produktif dan berkelanjutan.

Program bertajuk “Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan” tersebut digelar di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, jajaran pemerintah daerah, serta para penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut.

Menurutnya, jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ketika peserta mengalami risiko, tetapi juga perlu mendorong penerima manfaat agar mampu bangkit secara ekonomi.

“Jaminan sosial tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk produktif, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Iskandar saat membacakan sambutan Wali Kota Bandung.

Ia mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Melalui Program Peka, penerima santunan diarahkan mengembangkan potensi ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha.

“Pemerintah Kota Bandung tentu akan terus mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk tumbuh. Kita ingin masyarakat Bandung tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan yang aktif, produktif dan mandiri,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, santunan yang diterima ahli waris dapat dimanfaatkan sebagai modal awal untuk membangun usaha.

“Kami sangat apresiasi dan mendukung program ini sehingga kita berharap bisa menumbuhkan tenaga kerja mandiri baru, wirausaha baru yang akan menjadi sokoguru perekonomian bangsa,” ujar Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan kepada penerima manfaat.

Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan tenaga kerja mandiri dan pelatihan vokasi yang telah dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

Yassierli menyebut program tenaga kerja mandiri yang dijalankan kementeriannya mencakup pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan. Program tersebut diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program Peka lahir dari evaluasi terhadap pemanfaatan manfaat jaminan sosial yang diterima peserta maupun ahli waris.

Ia mencontohkan ahli waris yang menerima santunan sekitar Rp281 juta setelah suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengenai pentingnya pendampingan agar santunan dalam jumlah besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.

“Harapannya manfaat dan tabungan yang mereka terima jangan hanya menjadi konsumtif, tetapi benar-benar menjadi produktif dan insyaallah juga malah bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Saiful.

Program Peka menggunakan pendekatan pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Peserta mendapatkan pelatihan sesuai minat dan kebutuhan, kemudian memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha serta akses pembiayaan lanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong pemasaran produk peserta melalui ekosistem digital dan jaringan mitra.

Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga pendampingan agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Saiful mengatakan Program Peka telah dipilotkan sejak 4 Juli 2026. Program tersebut kini dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi pada 41 titik.

Hingga pelaksanaan kegiatan di Bandung, sebanyak 2.736 peserta telah mendapatkan pelatihan.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10 persen peserta yang mengikuti program sepanjang 2026 dapat mulai produktif dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kemandirian ekonomi penerima manfaat sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan peserta dan ahli waris BPJS Ketenagakerjaan.