Tampilkan postingan dengan label Bandung Raya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bandung Raya. Tampilkan semua postingan

Kamis, Juli 23, 2026

Bandara Husein Beroperasi Lagi, Peluang Pariwisata dan Bisnis Bandung Meningkat

Reaktivasi Bandara Husein (1).jpg

BANDUNG– Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara pada Agustus 2026 diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Kembalinya layanan penerbangan diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan, serta aktivitas dunia usaha.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pengaktifan kembali Bandara Husein merupakan kabar baik bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

"Kami mendapat kabar gembira bahwa Bandara Husein diaktifkan kembali pada bulan Agustus. Ini akan memberikan implikasi terhadap meningkatnya pariwisata dan jumlah kunjungan ke Kota Bandung," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemkot Bandung terus melakukan berbagai pembenahan agar wisatawan memperoleh pengalaman yang nyaman sejak pertama kali tiba di Kota Bandung.

Selain membangun Gerbang Husein dan mempercantik kawasan Pasteur, pemerintah juga akan meningkatkan kebersihan, kualitas ruang publik, serta infrastruktur kota. Menurut Dedi, pelayanan publik yang modern menjadi syarat penting agar Bandung mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dari reaktivasi Bandara Husein.

Teras Cihampelas Akan Dibongkar, Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Siapkan Penataan Kawasan

Teras Cihampelas (1).jpg

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkolaborasi dalam penataan ulang kawasan Teras Cihampelas. Langkah tersebut dilakukan setelah proses administrasi pengalihan aset dinyatakan selesai dan kini tinggal menunggu tahapan verifikasi dari sejumlah instansi terkait.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dokumen administrasi pengalihan aset telah ditandatangani. Saat ini proses tersebut memasuki tahap verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri.

"Secara administrasi sudah selesai. Saya sudah menandatangani suratnya, sekarang tinggal proses administrasi antar badan aset dan verifikasi," kata Farhan di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).

Menurut Farhan, pengalihan aset tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam melakukan revitalisasi kawasan Teras Cihampelas.

"Konsekuensinya adalah kolaborasi. Ini konsekuensi yang menyenangkan karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa bersama-sama melakukan penataan kawasan," ujarnya.

Sebagai langkah awal penataan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Teras Cihampelas dibongkar terlebih dahulu. Usulan tersebut akan dijalankan sebagai bagian dari proses revitalisasi kawasan.

"Pak Gubernur tetap meminta kita untuk membongkar Teras Cihampelas. Ya, kita lakukan," ungkap Farhan.

Ia menjelaskan, konsep penataan yang sedang disusun masih dalam pembahasan. Namun, salah satu fokus utama adalah mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki dengan menghadirkan kembali suasana rindang di bawah pepohonan.

"Yang pasti, pertama adalah membongkar Teras Cihampelas untuk mengembalikan kenyamanan berada di bawah pohon," katanya.

Selain meningkatkan kenyamanan pedestrian, pemerintah juga akan mengoptimalkan aktivitas ekonomi para pelaku usaha di sepanjang Jalan Cihampelas. Menurut Farhan, karakter kawasan diperkirakan akan mengikuti perkembangan tren wisata dan gaya hidup masyarakat.

Ia menilai Cihampelas ke depan tidak lagi hanya dikenal sebagai pusat penjualan jeans. Sebaliknya, sektor kuliner dan perhotelan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik baru kawasan tersebut.

Meski demikian, Farhan belum dapat memastikan kapan proses pembongkaran Teras Cihampelas akan dimulai. Jadwal pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Untuk kapan pembongkarannya dimulai, saya belum mendapat informasinya," tuturnya.


Senin, Juli 13, 2026

Parade Budaya Asia Africa Festival 2026 Suguhkan Keberagaman Seni Nusantara

Parade asi africa festival (2).jpeg
BANDUNG – Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan parade budaya dalam rangka Asia Africa Festival (AAF) 2026 di Kota Bandung, Sabtu (11/7/2026). Sejak pukul 06.00 WIB, ribuan warga telah memadati kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan parade yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang.

Parade budaya menjadi salah satu agenda paling dinantikan dalam rangkaian Asia Africa Festival 2026. Masyarakat dari berbagai kalangan memenuhi sisi kanan dan kiri jalan untuk menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan sepanjang rute parade.

Parade diawali dengan penampilan Marching Band Bhinneka Bhakti Taruna Kabupaten Bandung, kemudian dilanjutkan oleh berbagai komunitas seni dan budaya dari sejumlah daerah di Indonesia yang menampilkan kekayaan tradisi Nusantara.

Atraksi yang disuguhkan beragam, mulai dari tarian tradisional, seni bela diri, parade busana adat, hingga pertunjukan budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia.

Sejumlah peserta yang tampil di antaranya Sanggar Tari Bali Asmarandana, Sanggar Putri Ayi Jepang & Indonesia, Perempuan Berkebaya Indonesia Kota Cirebon, Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun, Kereta Kencana Pasraman Sarwa Dharma, Sanggar Yang Art Disparbud Kabupaten Garut, dan Sanggar Bambu Gunung.

Sepanjang parade berlangsung, suasana meriah terus terasa. Meski cuaca semakin terik menjelang siang, antusiasme masyarakat tidak surut. Banyak pengunjung tetap bertahan hingga seluruh rangkaian parade selesai sambil mengabadikan setiap penampilan menggunakan telepon genggam.

Liaison Officer (LO) Pendamping Delegasi Pemerintah Kabupaten Garut, Nikeisha, mengatakan antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pagi sebelum acara dimulai.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sejak pagi hari, bahkan sebelum acara dimulai, masyarakat sudah memadati kawasan Asia Afrika untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan parade," ujarnya.

Salah seorang pengunjung, Sudarmi, mengaku rela datang lebih awal demi menikmati seluruh rangkaian parade budaya.

"Hari ini acaranya sangat meriah. Pengunjungnya ramai sekali. Saya tidak peduli cuaca panas, yang penting bisa menyaksikan festival sampai selesai. Saya bahkan datang bersama suami saya yang berusia 81 tahun dengan berjalan kaki sekitar delapan kilometer dari rumah demi menyaksikan kemeriahan Asia Africa Festival," tuturnya.

Melalui keberagaman seni, budaya, dan kreativitas yang ditampilkan, Asia Africa Festival 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia dalam semangat persatuan, kolaborasi, dan persahabatan.

Festival tahunan ini juga semakin memperkuat citra Kota Bandung sebagai kota yang menjunjung tinggi keberagaman, kreativitas, serta semangat Konferensi Asia Afrika yang telah menjadi bagian penting dari sejarah dunia.  

Rabu, Juli 01, 2026

DLH Bandung: Pengelolaan Sampah Dimulai dari Sumber, 220 Fasilitas Disiapkan di Tingkat Wilayah


Uploaded Image

BANDUNG
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan membangun hingga 220 fasilitas pengolahan berbasis kewilayahan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti.

Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

"Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA," katanya.

Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan akan melalui verifikasi teknis dan sosial agar memenuhi persyaratan, mulai dari luas lahan, akses kendaraan operasional hingga tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.

DLH juga menerapkan pendekatan pengelolaan berdasarkan jenis sampah. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sampah anorganik bernilai ekonomi didorong ke jalur daur ulang melalui bank sampah, sedangkan sampah bernilai rendah akan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan DPRD mendukung penuh percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menilai keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

"Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Nunung juga mendorong edukasi pemilahan sampah terus diperkuat mulai dari rumah tangga hingga tingkat RT dan RW agar volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti terus berkurang.

Pemkot Bandung Perkuat Integritas SPMB 2026, Disdukcapil Telusuri Temuan Data Kependudukan


Uploaded Image

BANDUNG
– Pemerintah Kota Bandung memperkuat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 melalui verifikasi data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan seluruh data yang menjadi perhatian publik akan ditelusuri bersama instansi terkait.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, mengatakan verifikasi dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas SPMB sekaligus memastikan data kependudukan yang digunakan benar dan sesuai aturan.

Menurutnya, Disdukcapil menjalankan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pemeriksaan administrasi atas setiap dokumen yang diajukan masyarakat.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, Disdukcapil dapat melakukan verifikasi lanjutan, pemutakhiran data hingga pembatalan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan hasil yang komprehensif, proses verifikasi dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, aparat kewilayahan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

"Verifikasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk memastikan ketertiban administrasi, tetapi juga melindungi hak masyarakat yang telah mengikuti seluruh ketentuan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses SPMB," kata Tatang.

Ia menegaskan, apabila hasil verifikasi menemukan adanya penyampaian data yang tidak sesuai ketentuan atau pelanggaran administrasi kependudukan, tindak lanjut akan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Disdukcapil pun mengajak masyarakat menunggu hasil verifikasi resmi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.

Senin, Juni 29, 2026

Disnaker Bandung Pastikan Virtual Job Fair Digelar Rutin Setiap Bulan


BANDUNG, Kilas Media -
Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung memastikan penyelenggaraan Virtual Job Fair tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan menjadi agenda rutin setiap bulan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Program perdana yang digelar pada Selasa (30/6/2026) menghadirkan 2.595 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan yang dapat diakses melalui aplikasi New BIMMA.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar setiap lowongan yang tersedia di perusahaan dapat segera terisi oleh tenaga kerja asal Kota Bandung.

"Melalui Virtual Job Fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandung," ujar Yayan, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar peserta mendapatkan pengalaman yang nyaman saat mengikuti proses rekrutmen secara daring.

"Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya.

Menurutnya, penyelenggaraan rutin akan dilakukan dalam skala regional, nasional hingga internasional sehingga peluang kerja masyarakat semakin terbuka.

Selain memperluas kesempatan kerja, sistem virtual dinilai lebih efektif karena proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Disnaker berharap masyarakat memanfaatkan program ini dengan menyiapkan dokumen dan melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA sebelum mengikuti seleksi.

Kamis, Juni 25, 2026

Kasus Percobaan Bunuh Diri Terjadi Hampir Setiap Pekan, Pemkot Bandung Perkuat Layanan Kesehatan Mental

Bangbara kota bandung (1).jpeg
BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan kesehatan mental melalui peluncuran program Bandung Utama Bagja Sararea (Bangbara) di Kecamatan Ujungberung. Program ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental semakin mendesak. Salah satu indikatornya adalah tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung.

“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap minggu terjadi. Ini menjadi indikasi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi alasan pentingnya memperkuat layanan pendampingan psikologis di tingkat kewilayahan.

Farhan juga menyoroti hasil program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan puluhan ribu pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat keparahan yang beragam.

“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, ditemukan puluhan ribu anak-anak SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan hingga depresi berat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung meluncurkan Bangbara yang menyediakan layanan konseling psikologis bagi masyarakat. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Melalui layanan tersebut, warga yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, maupun masalah keluarga dapat memperoleh pendampingan dari tenaga profesional.

Ke depan, layanan kesehatan mental ini akan diperkuat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), jaringan puskesmas, kader Posyandu, serta pengurus RW agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar warga mengetahui keberadaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya ketika membutuhkan.

Dengan hadirnya Bangbara, Pemkot Bandung berharap penanganan persoalan kesehatan mental dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko masalah yang lebih serius dapat diminimalkan.

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

hari krida pertanian (1).jpeg
BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Bandung Masih Miliki 699 Hektare Sawah Aktif, Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Apresiasi Petani

Uploaded Image BANDUNG – Di tengah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektare lahan sawah aktif yang menjadi penopang produksi pangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para petani yang terus mempertahankan aktivitas pertanian di wilayah perkotaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandung memperingati Hari Krida Pertanian ke-54 dengan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani serta kelompok tani dari 30 kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan tema “Petani Keren, Petani Hebat” dipilih untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, para petani Kota Bandung tidak hanya berkontribusi melalui produksi padi, tetapi juga sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan yang terus berkembang.

“Petani sawah masih ada dan tetap produktif. Selain itu ada petani hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun yang paling dominan memang petani padi dan sayuran,” ujarnya saat peringatan Hari Krida Pertanian, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, DKPP Kota Bandung juga menampilkan berbagai produk unggulan hasil kelompok tani, program Buruan Sae, serta produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain penghargaan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pengembangan program Buruan Sae yang kini telah melibatkan sekitar 555 kelompok di Kota Bandung.

Sementara itu, sektor pertanian konvensional di Kota Bandung saat ini didukung oleh sekitar 45 kelompok tani aktif. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.

Gin Gin berharap momentum Hari Krida Pertanian dapat memperkuat semangat para petani sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perkotaan.

“Pemerintah akan terus mendukung para petani melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, dan bantuan agar sektor pertanian Kota Bandung tetap tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.

Kamis, Juni 11, 2026

Bandung Zoo Punya Pengelola Baru, Pemkot Bandung Siapkan Perizinan dan Transisi Operasional

Uploaded ImageBANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses lelang pengelolaan Bandung Zoo telah rampung. PT Fauna Land Ancol ditetapkan sebagai pemenang lelang dan saat ini memasuki tahap pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan dalam beberapa hari ke depan berbagai poin kerja sama akan dibahas secara intensif sebelum memasuki tahapan administrasi dan legalitas berikutnya.

“Setelah saya berbicara dengan Menteri Kehutanan dan bersepakat atas keputusan panitia lelang, tahap berikutnya adalah penyusunan kembali nota kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Kementerian Kehutanan, serta antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Fauna Land sebagai pemenang lelang,” ujar Farhan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, kesepakatan tersebut akan mengatur pembagian tanggung jawab antara Pemkot Bandung dan pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi.

Meski pemenang lelang telah ditetapkan, Bandung Zoo belum bisa langsung beroperasi di bawah pengelolaan baru. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, salah satunya pengajuan izin operasional sebagai Lembaga Konservasi Berbadan Hukum kepada Kementerian Kehutanan.

Selain itu, PT Fauna Land Ancol juga wajib mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan Pemkot Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Proses perizinan ini cukup panjang. Selama proses berlangsung, kami masih akan mengkaji berbagai kemungkinan, apakah kebun binatang tetap harus ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap,” kata Farhan.

Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan juga akan melakukan inventarisasi terhadap satwa yang berstatus titipan dari lembaga konservasi lain. Proses audit koleksi satwa tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah pusat guna memastikan seluruh satwa terdata dan terkelola dengan baik.

Terkait terpilihnya PT Fauna Land Ancol sebagai pemenang lelang, Farhan menegaskan proses penilaian dilakukan sepenuhnya oleh panitia lelang secara terbuka dan transparan.

“Kalau melihat dokumen yang terbuka, skornya memang yang paling tinggi. Prosesnya lelang terbuka dan seluruh peserta hadir serta menandatangani berita acara,” ujarnya.

Dalam masa transisi pengelolaan, Pemkot Bandung juga memastikan hak-hak karyawan Bandung Zoo tetap terlindungi. Farhan menyebut gaji karyawan hingga akhir Juni 2026 masih akan dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah yang tersedia.

“Insyaallah sampai akhir bulan Juni gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai anggaran yang kita miliki,” katanya.

Selain itu, keberlanjutan tenaga kerja menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola baru. Pemkot Bandung menegaskan aspek kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam proses transisi tersebut.

Dalam skema kerja sama yang disiapkan, PT Fauna Land Ancol diwajibkan memberikan kontribusi tetap kepada Pemkot Bandung sebesar Rp4,3 miliar per tahun. Selain itu, perusahaan juga harus menyerahkan bagi hasil keuntungan sebesar 11 persen.

Skema tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus mendukung pengelolaan Bandung Zoo yang lebih profesional, modern, dan berkelanjutan.

Terkait rencana renovasi dan pengembangan kawasan sebelum kembali dibuka untuk masyarakat, Farhan mengaku masih menunggu finalisasi pembahasan bersama pihak pengelola baru.

Meski belum membeberkan konsep secara rinci, ia mengisyaratkan adanya sejumlah inovasi yang akan dihadirkan untuk meningkatkan daya tarik Bandung Zoo sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi di Kota Bandung.

“Kalau melihat konsepnya memang ada inovasi. Tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dulu. Kita selesaikan dulu seluruh administrasinya supaya semuanya jelas,” pungkas Farhan.

Gerak Cepat Tindak Aduan Warga, Satpol PP Kota Bandung Segel Empat Kios Miras Ilegal

Uploaded Image

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan menindak sejumlah kios yang diduga menjual minuman keras (miras) ilegal.

Dalam operasi mendadak yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, petugas menyegel empat kios serta menyita berbagai jenis minuman beralkohol berkadar tinggi yang diduga diperjualbelikan tanpa izin.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan warga terkait peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Kota Bandung.

“Kami sudah beberapa hari ini menerima pengaduan masyarakat terkait keberadaan penjualan minuman keras. Tidak hanya di kawasan Leuwi Panjang, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya,” ujar Bambang saat memimpin operasi penertiban di kawasan Leuwipanjang, Kamis (11/6/2026).

Sebelum menyasar kawasan Leuwipanjang, Satpol PP terlebih dahulu melakukan penindakan terhadap sebuah kios di Jalan Moch Toha. Namun, dua kios lainnya yang juga diduga menjual minuman keras tidak dapat diperiksa karena telah tutup saat petugas tiba di lokasi.

Saat melakukan pemeriksaan di kawasan Leuwi Panjang, petugas menemukan tiga kios yang masih beroperasi dan diduga menjual minuman keras. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan langsung melakukan penyegelan.

Menurut Bambang, operasi dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya guna memastikan efektivitas penindakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“Kami sengaja melakukan tindakan secara dadakan sebagai tindak lanjut pengaduan warga. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungannya,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran terkait penjualan minuman keras, Satpol PP juga menemukan indikasi persoalan perizinan bangunan yang akan ditelusuri lebih lanjut. Seluruh temuan dalam operasi tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme persidangan tindak pidana ringan (tipiring).

Bambang menegaskan, para pemilik kios yang telah disegel akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Saya berharap kepada para penjual minuman keras, sudahlah. Mari kita dukung program pemerintah kota. Bandung adalah kota yang agamis dan masyarakat ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, terutama untuk generasi muda,” ujarnya.

Menurut Bambang, peredaran minuman keras murah seperti ciu dan minuman sejenis lainnya berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan masyarakat. Karena itu, Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran serupa di berbagai wilayah Kota Bandung.

“Penertiban seperti ini akan terus kami lakukan secara bertahap karena minuman seperti ciu dan sejenisnya dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat Kota Bandung,” tuturnya.

Farhan: MC Harus Punya Karakter dan Kejujuran, Jangan Jadi Tiruan Orang Lain

Uploaded Image

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa karakter dan kejujuran menjadi modal utama bagi seorang Master of Ceremony (MC) untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia komunikasi yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MC.BDG periode 2026–2029 dan perayaan Hari Jadi ke-9 Komunitas MC.BDG bertajuk “Nawawarna: Satu Panggung, Sejuta Cerita” di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Farhan, seorang pembawa acara memiliki peran penting dalam menentukan ritme dan keberhasilan sebuah kegiatan meski tidak menjadi pusat perhatian utama.

“Siapa pun yang tampil di atas panggung tidak akan mulai berbicara sebelum dipersilakan oleh MC. Di situlah peran penting seorang pembawa acara, yaitu mengatur irama dan alur sebuah kegiatan,” ujarnya.

Farhan mengibaratkan profesi MC seperti air minum yang sering dianggap biasa ketika ada, tetapi akan sangat terasa ketika tidak tersedia.

Ia juga mengingatkan para MC agar tidak terjebak menjadi imitasi figur yang sudah terkenal. Menurutnya, setiap pembawa acara harus berani membangun identitas dan karakter yang unik.

“Kalau ada MC yang hebat, jangan berpikir untuk menjadi seperti dia. Karena kalau saya punya anggaran, saya akan langsung mengundang yang asli, bukan yang mirip,” katanya.

Farhan menilai perkembangan dunia digital telah mengubah standar komunikasi publik. Jika dahulu kualitas suara dan penampilan menjadi faktor utama, kini audiens lebih menghargai kejujuran dan ekspresi yang autentik.

“Sekarang yang dicari publik adalah kejujuran. Ekspresi yang tidak dibuat-buat. Orang ingin melihat sosok yang berbicara seperti dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karakter tidak bisa dibentuk secara instan. Seorang MC harus terus belajar, mencoba hal baru, dan mengasah kemampuan untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dari orang lain.

Menutup sambutannya, Farhan mengajak para anggota MC.BDG untuk terus meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai sarana pengembangan profesi.

“Artificial Intelligence harus dimanfaatkan dengan baik. Jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas,” pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkot Bandung Andalkan Data Akurat untuk Perkuat UMKM

Uploaded ImageBANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menaruh harapan besar pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah awal, hampir 2.000 calon petugas sensus mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujarnya.

Menurut Erwin, para petugas sensus memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Selain pelaku usaha konvensional, pendataan juga mencakup berbagai profesi baru yang muncul akibat transformasi digital seperti penjual daring, kreator konten, hingga pelaku usaha berbasis platform digital.

Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk rencana Pemkot Bandung memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan.

“Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha,” kata Erwin.

Dengan dukungan teknologi digital, sistem pemantauan real-time, dan ribuan petugas yang telah disiapkan, Kota Bandung optimistis mampu menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Selasa, Juni 09, 2026

Dinkes Bandung Perluas Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas, Warga Diminta Manfaatkan Konseling Sejak Dini

Uploaded Image

BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan psikolog klinis di 12 puskesmas. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan tersebut sejak dini sebagai langkah preventif untuk mencegah masalah kesehatan jiwa berkembang menjadi lebih serius.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTKJ) Dinkes Kota Bandung, Girindra Warhana mengatakan, layanan psikolog klinis merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat memanfaatkan layanan ini sejak dini, bukan menunggu sampai mengalami masalah kesehatan mental yang berat,” ujar Girindra dalam Talkshow Sonata bersama PR FM, Selasa (9/6/2026).

Saat ini, dari total 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah menyediakan layanan psikolog klinis. Keberadaannya dipetakan untuk menjangkau berbagai wilayah sehingga dapat menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi masyarakat sekitar.

Adapun puskesmas yang telah memiliki layanan psikolog klinis yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Ibrahim Adjie, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, Puter, Padasuka, Sukarasa, Pasirkaliki, Salam, dan Cipadung.

Girindra menegaskan, warga Kota Bandung tetap dapat mengakses layanan tersebut meskipun berdomisili di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis.

Menurutnya, Dinkes Kota Bandung akan terus melakukan evaluasi dan berupaya memperluas cakupan layanan psikolog klinis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar layanan ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak warga,” katanya.

Keberadaan psikolog klinis di puskesmas juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari tiga prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kesehatan mental, yakni kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental berbasis kewilayahan, dan layanan psikolog klinis di puskesmas.

Ekonomi Kota Bandung Tumbuh 5,76 Persen, Farhan Dorong Koperasi Jadi Motor Pemerataan Kesejahteraan

Uploaded Image

BANDUNG – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,76 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,29 persen. Di tengah capaian tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri pengangkatan sumpah dan janji pengurus serta pengawas Koperasi Konsumen Mitra KPKB periode 2026–2031 di Aula Igun Sarbini Gedung KPKB Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).

Menurut Farhan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat Kota Bandung terus menguat. Namun, kondisi tersebut juga diikuti oleh tekanan inflasi yang perlu diantisipasi.

“Berita baiknya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,76 persen. Namun yang perlu diwaspadai adalah inflasi yang saat ini mencapai 0,3 persen per bulan. Jika dihitung tahunan, angkanya sudah di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan seperti cabai yang sempat mencapai Rp120 ribu per kilogram. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memilih produk berkualitas turut memengaruhi dinamika pasar.

Farhan menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi koperasi untuk memperluas usaha dengan menyediakan produk berkualitas yang sesuai kebutuhan masyarakat kelas menengah.

“Konsumsi masyarakat Bandung sedang tinggi. Ini peluang bagi koperasi untuk menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang pantas, bukan sekadar murah,” katanya.

Ia juga mendorong Koperasi Konsumen Mitra KPKB yang memiliki sekitar 4.500 anggota agar mampu menangkap peluang pasar melalui diversifikasi usaha dan inovasi layanan.

Selain sektor konsumsi, Farhan melihat tren investasi masyarakat mulai bergeser ke instrumen yang lebih aman, salah satunya emas. Karena itu, ia mendorong koperasi menjalin kerja sama dengan Pegadaian untuk menghadirkan layanan tabungan emas bagi anggota.

Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan.

“Kita harus memastikan anggota yang pendapatannya belum tinggi juga mendapatkan manfaat yang sama. Koperasi harus menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan di Kota Bandung,” tegasnya.

Farhan juga berpesan kepada pengurus dan pengawas koperasi yang baru dikukuhkan agar mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan organisasi.

“Integritas, integritas, dan integritas. Itu yang harus dijaga agar manfaat koperasi dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Senin, Juni 08, 2026

Bulan Belanja Bandung 2026 Resmi Dimulai, Pemkot Bidik Penguatan Ekonomi dan Pariwisata

Uploaded ImageBANDUNG – Pemerintah Kota Bandung resmi memulai rangkaian Bulan Belanja Bandung (BBB) 2026 melalui pembukaan Pasar Kreatif Bandung di Paris Van Java Mall, Senin (8/6/2026). Program tahunan ini menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja dan ekonomi kreatif.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Bulan Belanja Bandung merupakan agenda jangka panjang yang dirancang untuk menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini adalah upaya berbulan-bulan yang kita siapkan. Dari Juni kita gelar berbagai festival belanja. Pasar Kreatif ini menjadi salah satu puncak awalnya,” ujar Farhan.

Menurutnya, momentum kebangkitan sektor pariwisata harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih dengan rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung.

Farhan menegaskan, selain infrastruktur yang disiapkan pemerintah, pengalaman berbelanja yang menarik juga menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan.

“Wisatawan yang datang ke Bandung jangan pulang dengan tangan kosong. Infrastruktur itu tugas pemerintah, tetapi pengalaman belanja menjadi tanggung jawab pelaku usaha,” katanya.

Selain mendorong konsumsi masyarakat, Bulan Belanja Bandung juga diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global.

Rangkaian kegiatan BBB 2026 berlangsung hingga Agustus mendatang dan mencakup berbagai festival belanja, promosi produk lokal, hingga program diskon yang melibatkan pusat perbelanjaan dan pelaku usaha di Kota Bandung.

Lima Paket Overlay Jalan di Bandung Rampung 100 Persen, Beautifikasi Kota Terus Dikebut

Uploaded Image

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mencatat kemajuan signifikan dalam program beautifikasi 17 ruas jalan koridor wisata. Selain penataan trotoar, proyek overlay jalan yang menjadi bagian penting dari peningkatan infrastruktur telah menunjukkan hasil positif.

Dari 10 paket pekerjaan overlay jalan yang dikerjakan sepanjang 2026, sebanyak lima paket telah selesai 100 persen.

Kelima paket tersebut meliputi ruas Jalan Astanaanyar–Panjunan, Jalan L.L.R.E. Martadinata (Jalan Riau), Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Lengkong Besar–Lengkong Kecil, serta Jalan Stasiun Timur–Perintis Kemerdekaan.

Secara keseluruhan, kelima ruas tersebut mencakup panjang penanganan lebih dari 4 kilometer dengan luas pekerjaan sekitar 43 ribu meter persegi.

Sementara itu, pekerjaan overlay pada koridor Jalan Merdeka, Braga, dan Wastukancana telah mencapai progres 85,73 persen. Sedangkan paket Jalan Tamansari dan Sulanjana berada pada angka 58,04 persen.

Untuk ruas Jalan Aceh dan Jalan Menado, progres pekerjaan telah mencapai 50,16 persen. Adapun Jalan Sunda berada pada angka 44,52 persen.

Sementara paket Jalan Sukaraja, Sukaraja II, Dakota, dan Gunung Batu masih memasuki tahap awal pelaksanaan dengan progres sekitar 0,7 persen.

Secara total, program overlay jalan dalam beautifikasi Kota Bandung mencakup panjang penanganan sekitar 10,24 kilometer dengan luas pekerjaan lebih dari 119 ribu meter persegi.

Pemkot Bandung menargetkan program ini mampu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperkuat kawasan wisata perkotaan, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, nyaman, dan estetis bagi masyarakat maupun wisatawan.

Farhan: Pengamanan Bandung Dilakukan Berlapis, Forkopimda Perkuat Siskamling dan Patroli Terpadu

Uploaded Image

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta patroli terpadu.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa menjaga keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Patroli sebenarnya sudah berjalan. Yang ingin kami pastikan adalah masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah Kota Bandung bersama Forkopimda, baik kepolisian maupun TNI, termasuk dukungan dari Denpom dan Brimob, terus berkolaborasi menjaga keamanan Kota Bandung,” kata Farhan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Kejahatan Jalanan, Senin (8/6/2026).

Menurut Farhan, pengamanan dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat lingkungan hingga kota. Di tingkat kewilayahan, penguatan dilakukan melalui siskamling yang melibatkan masyarakat serta koordinasi Satpol PP kecamatan dengan Polsek dan Koramil.

“Dari sisi kewilayahan, kita terus mengembangkan siskamling. Koordinator Satpol PP di setiap kecamatan juga aktif berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut lebih menitikberatkan pada langkah preventif untuk mencegah potensi meningkatnya kejahatan jalanan.

Menurutnya, kondisi keamanan Kota Bandung saat ini masih relatif aman dan terkendali. Namun, upaya pencegahan tetap perlu diperkuat melalui sinergi yang lebih erat antarinstansi.

“Ini sifatnya preventif. Kita ingin memastikan Kota Bandung tetap kondusif, aman, dan nyaman baik bagi warga Kota Bandung maupun masyarakat yang datang dari luar daerah,” kata Dedi.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, Kota Bandung diharapkan tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif untuk beraktivitas maupun berwisata.

Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Bisa Diselesaikan di Satu Tempat

Uploaded Image

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan menghadirkan Desk Layanan Terpadu Terintegrasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 guna mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi selama proses penerimaan siswa baru.

Layanan tersebut menjadi solusi satu pintu bagi calon peserta didik dan orang tua yang mengalami kendala, mulai dari masalah data kependudukan hingga konsultasi terkait jalur penerimaan sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto, mengatakan saat ini SPMB Kota Bandung telah memasuki tahap pendaftaran pertama yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026 untuk jalur afirmasi dan prestasi.

“Pada tahap ini, pendaftaran dibuka untuk jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu dan jalur prestasi. Yang paling penting, masyarakat harus sudah mengikuti tahap pendataan dan mengunggah seluruh persyaratan,” ujar Edy, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, layanan terpadu tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial Kota Bandung.

Melalui layanan ini, masyarakat yang mengalami masalah pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, maupun verifikasi data bantuan sosial dapat langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus berpindah lokasi.

“Misalnya KK rusak atau perlu diperbarui, akta kelahiran belum dibuat, atau ada perubahan data keluarga, bisa langsung ke meja Disdukcapil. Begitu juga masyarakat yang membutuhkan verifikasi data bantuan sosial dapat langsung dilayani oleh Dinas Sosial,” jelasnya.

Selain layanan administrasi, petugas juga memberikan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga strategi pendaftaran sesuai kondisi masing-masing calon siswa.

Layanan terpadu ini telah dibuka sejak masa pendataan pada 11 Mei 2026 dan akan beroperasi hingga 28 Juni 2026 atau sampai seluruh tahapan pendaftaran selesai.

Pemkot Bandung berharap keberadaan layanan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta memastikan seluruh proses SPMB berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

SPMB Kota Bandung 2026 Dibuka, Simak Kuota dan Persyaratan Jalur Afirmasi serta Prestasi

Uploaded Image

BANDUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandung resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD dan SMP melalui jalur Afirmasi dan Prestasi mulai 8 hingga 12 Juni 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan jalur Afirmasi dan Prestasi menjadi fokus pada tahap pertama pelaksanaan SPMB tahun ini.

Untuk jalur Afirmasi, total kuota yang disediakan mencapai 15 persen untuk jenjang SD dan 30 persen untuk SMP. Kuota tersebut mencakup jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) serta Murid Berkebutuhan Khusus (MBK).

Persyaratan jalur afirmasi antara lain calon peserta didik merupakan warga Kota Bandung dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5. Sementara bagi murid berkebutuhan khusus wajib melampirkan rekomendasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sedangkan jalur Prestasi memiliki total kuota 25 persen yang terdiri atas prestasi akademik sebesar 15 persen dan prestasi nonakademik sebesar 10 persen.

Untuk jalur prestasi akademik, calon peserta didik harus melampirkan nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 semester pertama, surat keterangan peringkat, serta sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sementara jalur prestasi nonakademik diperuntukkan bagi siswa yang memiliki sertifikat atau piagam kejuaraan minimal tingkat kota yang diterbitkan pada periode 1 Juli 2023 hingga 30 April 2026.

Asep menjelaskan, peserta yang tidak lolos melalui jalur prestasi masih dapat mengikuti pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili dengan syarat Kartu Keluarga (KK) telah terbit minimal satu tahun.

Selain itu, peserta jalur afirmasi yang belum diterima pada pilihan sekolah pertama juga masih memiliki kesempatan mengikuti pemenuhan kuota afirmasi di sekolah lain yang masih tersedia.

“Khusus peserta RMP, kami pastikan tetap dapat melanjutkan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegas Asep.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu. Seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.